Wacanakan ubah harga BBM, pemerintah bantah cari popularitas

Saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan segala persoalan ekonomi nasional.

Pihak Istana tak mau ambil pusing soal rencana penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebagai ajang mencari popularitas. Pasalnya, BI merupakan pihak independent yang mengurus masalah moneter.

"Ya begini ya, karena BI independen, BI bertanggungjawab kepada moneter, sementara fiskal adalah tanggung jawab kami pemerintah. Dan kemudian saya belum mendengar itu ya. Tetapi istana atau pemerintah, atau Presiden sama sekali tidak ingin menanggapi atau berpolemik terhadap itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (5/10).

Pramono menekankan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan segala persoalan ekonomi nasional. Termasuk pengkajian rencana penurunan harga BBM. Maka dari itu, pemerintah tidak ada niat untuk mencari popularitas dalam mengurus masalah ini.

Sehingga, kata Pramono, pemerintah tidak ingin menanggapi apapun hal yang disampaikan oleh bank sentral. "Sudah tidak ada waktunya lagi untuk mencari popularitas, dan juga untuk pencitraan," jelas Pramono.

Pramono melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak ingin intervensi dalam persoalan kenaikan atau penurunan harga BBM, listrik, maupun gas. Tetapi, sebagai pemegang saham mayoritas melalui BUMN, Jokowi ingin perhitungan itu dilakukan dengan baik ketika rakyat membutuhkan.

"Masyarakat membutuhkan, maka dipersilahkan BUMN untuk menghitung. Jadi sama sekali tidak ada upaya untuk intervensi. Nah nati bagaimana hasilnya, dipersilahkan kepada Pertamina, PLN, karena saat ini mekanismenya sangat terbuka untuk mereka yang menyampaikan," tandasnya.