Wapres JK sebut polisi parlemen tidak diperlukan

Keberadaan polisi khusus di parlemen dinilai JK justru membahayakan.

Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan adanya polisi parlemen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rencana itu belumlah terlalu penting dan mendesak.

"Saya kira tidak (tidak urgen), bahaya saya kira. DPR bagian dari security, masalah nanti," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).

Lebih lanjut, JK mengaku belum diajak membahas soal rencana polisi parlemen tersebut. Menurut JK, pengamanan di DPR saat ini sudah lebih dari cukup dipegang oleh Pamdal (Pengamanan Dalam DPR).

"Belum, itu mesti polisi dulu, undang-undang bisa enggak, sipil itu pakai senjata contohnya," ucap JK.

"Kan ada ke dalam, di luar ada polisi, saya kira tinggal penempatannya. Kalau ada masalah nembak-nembak, nanti DPR kan bisa kena, hehe," imbuhnya seraya tertawa.

Lebih jauh, kata JK, bukan hanya persoalan penghematan anggaran saja yang menjadi masalah bila polisi parlemen direalisasikan. Tetapi tentang aturan atau undang-undang mengenai hal tersebut.

"Ya tentu saja, bukan soal penghematan, apa perlu polisi sipil (di DPR) bersenjata, toh undang-undang mengatakan polisi yang pakai senjata. Satpol PP kan enggak ada yang pakai senjata, pakai pentungan aja kan. Apalagi orang yang ke DPR demo, masak mau ditembak," tutup JK.

Baca juga:
Pimpinan Pamdal khawatir rakyat takut datang kalau DPR dijaga polisi
Tidak ada ancaman khusus, PKB tolak wacana polisi parlemen
Pemborosan, NasDem tolak wacana pembentukan polisi parlemen
Ada polisi parlemen, 300 Pamdal outsourcing terancam diberhentikan
Pimpinan Baleg DPR sebut polisi parlemen sudah dikaji Mabes Polri
Fahri Hamzah: Enggak boleh ada orang bersenjata di DPR