Wapres JK soal SBY disadap: Hak DPR ajukan angket
Pada kesempatan itu Wapres juga mengaku terkejut dengan pernyataan penasihat hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait percakapan telepon antara SBY dengan KH Ma'ruf Amin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut angkat bicara terkait hak angket yang digulirkan Partai Demokrat soal pengusutan penyadapan skandal penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI KH Ma'aruf Amin. JK mengatakan merupakan hak DPR untuk mengajukan hak angket untuk pengusutan skandal penyadapan tersebut.
"Itu hak DPR, pemerintah tentu tidak bisa menghalangi penggunaan hak itu selama memenuhi syarat 25 orang. Dan itu biasa saja, karena itu hak bertanya. Nanti pemerintah akan menjawabnya tidak mengetahui, tidak terlibat," kata Wapres JK seperti dilansir Antara, Jumat (3/2).
Pada kesempatan itu Wapres juga mengaku terkejut dengan pernyataan penasihat hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait percakapan telepon antara SBY dengan KH Ma'ruf Amin.
"Memang sedikit mengejutkan juga 'statemen' atau pernyataan atau tuntutan penasihat hukumnya Ahok. Dia tahu bahwa Kiai Ma'ruf menelepon jam 10.16, pakai menit lagi kan dan isinya. Tentu ada keyakinan dan pengetahuan tentang telepon itu," jelas JK.
Namun menurut dia, pengetahuan itu bisa penyadapan, bisa juga saksi, bisa juga laporan atau orang.
"Jadi kita tidak tahu apakah itu benar penyadapan atau itu kesaksian mungkin orang dekatnya bicara. Tapi biarlah polisi mencari tahu tentang ini," imbuhnya.
Sebelumnya Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny K Harman mewacanakan dibentuknya hak angket untuk menyelidiki skandal penyadapan pembicaraan SBY dengan KH Ma'aruf Amin. Wakil Ketua Komisi III DPR itu menilai skandal penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat.
Menurut dia, penyadapan yang ilegal tersebut dianggap meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Demokrat juga menggalang dukungan dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
Baca juga:
GNPF MUI dukung penuh KH Ma'ruf Amin, kecam Ahok dan pengacaranya
Bantah politisi PDIP, PKS sebut hanya BIN & KPK yang boleh menyadap
Ini kata Anies Baswedan soal penyadapan SBY
Komisi I tegaskan tak perlu panggil BIN soal penyadapan SBY
Polri akan telusuri dugaan penyadapan terhadap SBY
SBY disadap, Agus Yudhoyono sebut hak sipil dihancurkan
Demokrat usul hak angket, Gerindra tunggu bukti-bukti penyadapan SBY
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.