Wapres Jusuf Kalla tak tahu manuver Luhut di Munaslub Golkar
Wapres menegaskan, pemerintah tak melakukan intervensi saat penyelenggaraan Munaslub Golkar.
Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar diwarnai kabar campur tangan pemerintah Jokowi-JK, terutama soal dukungan ke calon ketua umum. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan disebut-sebut bermanuver dengan mendukung Setya Novanto sedangkan Wapres Jusuf Kalla disebut-sebut berada di belakang Ade Komarudin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak tahu soal manuver Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali. Sebab, Wapres JK mengaku berada jauh dari lokasi penyelenggaraan munaslub partai berlambang pohon beringin ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo? Ia mengatakan, Golkar akan menyodorkan kader terbaiknya Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo.
"Saya tiak tahu yang dilaksanakan pak Luhut di sana. Saya kan di Jakarta," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (16/5).
Wapres JK hanya menegaskan, pemerintah tak melakukan intervensi saat penyelenggaraan Munaslub Golkar.
"Tapi sekali lagi, kita ingin menjalankan demokrasi yang baik, selama ini tidak memaksa, mendorong atau apapun tidak ada intervensi. Kalau diskusi ya boleh-boleh saja," kata dia.
Seperti diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyesalkan isu pemerintah obok-obok Munaslub Golkar. Hal ini berkaitan isu Presiden Jokowi dukung Setya Novanto (Setnov) dan Wapres Jusuf Kalla dukung Ade Komarudin.
"Saya memang sudah mendengar bahwa ada campur tangan pemerintah dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar ke depannya. Tentu saja hal ini membuat saya sedih melihat Partai Golkar yang hampir hancur ketika tumbangnya rezim orde baru dan mampu bertahan, kini kondisinya seperti ini, ujar Akbar di sela-sela penyelenggaraan Munaslub di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Akbar mengakui dirinya sebenarnya mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Namun melihat campur tangan kekuasaan yang ada, maka akan terjadi polarisasi pada dua calon ketua umum yaitu Setya Novanto dan Ade Komaruddin karena memang menurutnya hanya keduanya yang didukung oleh pemerintah.
"Isu yang beredar bahwa Novanto didukung oleh Jokowi melalui Luhut Pandjaitan, sementara Akom didukung oleh Jusuf Kalla untuk menjadi ketua umum. Campur tangan seperti ini seharusnya tidak terjadi karena para pemilih suara memilih secara fair dengan melihat visi misi, rekam jejak,PDLT, latar belakang profesin dan sebagainya.Intinya harus objektif, tambahnya.
Baca juga:
Komite Etik sebut malam ini puncak money politik Munaslub Golkar
Tim Setnov sudah rangkul caketum lain buat putaran dua
Tepis Luhut, JK yakin Jokowi tak larang Ketum Golkar rangkap jabatan
14 DPD dukung Setnov, Akom bilang 'itu mencederai'
Beredar SMS imbalan Rp 3 miliar, komite etik jangan 'masuk angin'
Munaslub Golkar tetapkan Aburizal Bakrie jadi Ketua Dewan Pembina