Wasekjen PKS nilai rangkap jabatan Airlangga mengkhianati amanah
Wasekjen PKS nilai rangkap jabatan Airlangga mengkhianati amanah. Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menilai, sikap presiden yang membiarkan adanya rangkap jabatan di internal kabinetnya sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Sebab, seseorang dalam menyandang amanat kepemimpinan itu sangat berat dan dituntut fokus.
Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menilai, sikap presiden yang membiarkan adanya rangkap jabatan di internal kabinetnya sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Sebab, seseorang dalam menyandang amanat kepemimpinan itu sangat berat dan dituntut untuk dapat fokus dalam mengerjakan tanggung jawabnya.
"Perangkapan jabatan mengkhianati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus," kata Mardani saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/1).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
Mardani mengomentari rangkap jabatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar dan Menteri Perindustrian di kabinet kerja Jokowi-JK.
Menurut Mardani, posisi Airlangga yang juga merupakan ketua umum partai politik, diprediksi akan mengganggu kinerjanya sebagai menteri perindustrian.
"Apalagi merangkap ketua partai di tahun politik. Kemungkinan akan banyak dibebani target-target politik," sebut anggota komisi II DPR RI itu.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah sikap Presiden Jokowi dapat dinilai sebagai bentuk kebohongan publik, sebab antara pernyataannya yang melarang rangkap jabatan para pembantunya tetapi justru di langgarnya sendiri, ia enggan mengamininya.
"Perlu dicek kembali (masuk pada pembohongan publik atau tidak,red), tetapi itu memberi contoh buruk bagi publik. Karena beliau (presiden) mengatakan jangan rangkap jabatan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Jokowi di awal pemerintahannya melarang menteri kabinet rangkap jabatan. Terbukti, Tjahjo Kumolo menanggalkan jabatan Sekjen PDIP saat ditunjuk jadi Mendagri. Begitu juga Puan Maharani yang meninggalkan jabatan struktur di DPP saat menjadi Menko PMK.
Selanjutnya, Hanif Dhakiri menanggalkan jabatan sekjen PKB saat ditunjuk jadi Menaker. Jabatan Hanif diganti oleh Abdul Kadir Karding.
Baca juga:
Airlangga tugas ganda, perindustrian terancam merana
Idrus beri rekomendasi ke Airlangga tentukan sosok Sekjen Golkar
Tak direshuffle Jokowi, Golkar sebut sulit cari menteri seperti Airlangga
Sebut Dodi Reza Alex minim prestasi, ketua Golkar Prabumulih kena sanksi
Dukung istri maju calon bupati, Ketua DPD Golkar Muara Enim dicopot
PDIP tak keberatan dua kursi menteri untuk Golkar
Istimewanya Golkar kini di mata Jokowi