Wiranto sebut keberhasilan pilkada jadi tolak ukur negara demokrasi
Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan, tolak ukur sebuah negara dalam menjalankan demokrasi dilihat dari berhasil tidaknya pelaksanaan Pilkada.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Rakor ini dipimpin langsung Mendagri Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Tjahjo mengingatkan institusi pemerintah daerah (pemda) bukan hanya pejabat struktur pemerintahan saja tapi juga mencakup kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD dan tokoh masyarakat. Karena itu, kelancaran Pilkada Serentak menjadi tanggung jawab semua unsur pemerintah daerah.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
"Mengamankan pilkada serentak kepala daerah 101 baik yang di provinsi atau kabupaten harus koordinasi dengan instansi dan komponen yang tadi kami sampaikan," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).
Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan, tolak ukur sebuah negara dalam menjalankan demokrasi dilihat dari berhasil tidaknya pelaksanaan Pilkada.
"Kalau penyelenggaraannya baik artinya negara sudah berhasil menjalankan demokrasi," ucap Wiranto.
Selain Tjahjo dan Wiranto, turut hadir beberapa pejabat negara lainnya. Di antaranya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Plt Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua DKPP Jimly Ashiddqie, sejumlah Kapolres dan Dandim serta Kepala Daerah yang lainnya.
Baca juga:
Menkopolhukam minta tidak ada alasan pilkada gagal dan rusuh
Mabes Polri gandeng ormas jaga ketertiban masyarakat jelang Pilkada
Akui rawan konflik, Kapolda Aceh tegaskan siap amankan Pilkada
Ahok apresiasi langkah Kapolri usut kasus para calon kepala daerah
Panglima TNI: Kalau prajurit tak netral di pilkada, saya akan gerak!
MUI harap para kandidat Pilkada jujur masalah dana politik