Wiranto Sebut Politik Identitas Masih Jadi Potensi Kerawanan Pemilu
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut politik identitas berpotensi menjadi titik kerawanan dalam Pemilu 2019. Menurut dia, politik identitas rawan terjadi saat masa kampanye hingga hari pencoblosan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut politik identitas berpotensi menjadi titik kerawanan dalam Pemilu 2019. Menurut dia, politik identitas rawan terjadi saat masa kampanye hingga hari pencoblosan.
"Lalu ada kode kerawanan dalam Pemilu. Pertama, politik identitas pada saat kampanye atau pasca hari nyoblos itu sebelumnya," kata Wiranto di Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamis (22/11).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Dia meminta para peserta Pemilu 2019 tidak melakukan perilaku yang negatif dengan melanggar aturan kampanye. Selain politik identitas, Wiranto menyebut hoaks dan propaganda juga berpotensi menimbulkan kerawanan pemilu.
"Terus ada hoaks dan propaganda. Kemauan-kemauan untuk melawan hoaks sudah ada BSSN, tapi belum cukup. Nah, yang melawan adalah kita, harus kita semua kalau ada berita-berita yang enggak masuk akal tanyakan ke sumbernya jangan langsung dipercaya," ucapnya.
Politik uang, kata Wiranto, juga menjadi potensi kerawanan di pemilu. Terlebih, di daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah.
"Keempat adalah 'money politics'. Serangan Fajar, serangan senja kini masih subur di daerah-daerah yang penghasilan masyarakatnya rendah," tuturnya.
Untuk itu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak menerima uang atau barang dengan alih-alih memilih salah satu kandidat. Dia menegaskan bahwa politik uang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.
"Tapi kita atasi masalah masyarakat bahwa jangan gadaikan hidupmu 5 tahun hanya untuk Rp 50.000 Rp 100.000. Jangan digadaikan harga segitu. Jangan, jangan diterima sebagai itu, karena itu mengganggu proses demokrasi," terangnya.
Wiranto menuturkan sabotase, teroris, dan serangan siber juga akan menjadi kerawanan, serta adanya potensi perselisihan hasil pemilu.
"Lalu ada perselisihan hasil Pemilu, tapi saya sudah sampaikan nanti diserahkan ke proses pengadilan. Kalau bisa dinasehati kalau kalah ya sudahlah masih ada 5 tahun lagi sabar, itu juga kalau masih hidup," kata Wiranto.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Terbukti Bagi Sembako Saat Kampanye, Caleg Perindo Divonis 6 Bulan Penjara
Titiek Dinilai Ngawur Ingin Kembalikan RI ke Orde Baru
PKS Ingin Hapus Pajak Motor jika Menang Pemilu 2019
Kemendagri Imbau Pemda Bantu Tingkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2019
Jelang Pemilu 2019, BSSN Siapkan Strategi Antisipasi Serangan Siber
Soal Disabilitas, Bawaslu Sebut Intinya Didata Dulu