Yakin kubunya sah, Agung minta segera buka penjaringan Pilkada
Partai Golkar dibawa kendali duet Agung Laksono dan Zainudin Amali ini, optimis bisa mengikuti Pilkada serentak.
Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono menginstruksikan kadernya di seluruh kabupaten dan kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang, segera melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Agung beralasan, kepengurusannya (Munas Ancol) yang sah secara hukum.
Partai Golkar dibawa kendali duet Agung Laksono dan Zainudin Amali ini, optimis bisa mengikuti Pilkada serentak di seluruh Tanah Air. Apalagi, Partai Golkar versi Munas Ancol, klaim Agung, telah mengantongi SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) per 23 Maret lalu.‬
"Penjaringan Bacakada dan Bacawakada dilaksanakan mulai 4 hingga 15 Mei di Kantor DPD Golkar, di masing-masing kabupaten/kota setempat," kata Agung saat berada di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/5).
Kemudian, lanjut dia, setelah penjaringan bakal calon, segera dilakukan survei. "Dari hasil penjaringan itu, kemudian dibawa ke Rapimda, lalu dimintakan rekomendasi ke DPP agar pada 29 Juli bisa mendaftarkan pasangan calon ke KPUD setempat," sambungnya.
‪Agung juga mengaku optimis pihaknya mampu memenangkan 50 persen lebih Pilkada yang digelar serentak di 269 daerah seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Timur, Agung yakin bisa memenangkan, sedikitnya di lima daerah, yaitu di Malang, Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Ponorogo.
"Dari 19 daerah di Jatim yang menggelar Pilkada, di lima daerah itu, kita punya calon incumbent, baik bupati atau wakil bupati. Sehingga kita optimis bisa memenangkannya," yakin mantan Ketua DPR ini. ‬
Agung juga mengaku tidak mempersoalkan kadernya yang mendaftar ke partai politik (Parpol) lain untuk mengikuti Pilkada. Dengan catatan, saat partai berlogo pohon beringin ini membuka pendaftaran di masing-masing daerah, mereka (kader yang mendaftar di Parpol lain) juga mendaftarkan dirinya ke Golkar.
"Semakin banyak koalisi partai yang mendukung, tentu peluang menang akan semakin besar. Jadi tidak ada masalah. Tapi jika enggan mendaftar lewat Golkar, maka sebaiknya non-aktif dari kepengurusan partai. Kalau melanggar, ya harus non-aktif," tegasnya. ‬
Sementara Sekjend DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainudin Amali mengaku, kedatangan Agung ke Surabaya, selain untuk bersilaturahim, juga akan menggelar konsolidasi dengan DPD Golkar di kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
"Ini untuk persiapan Pilkada dan konsolidasi, khususnya menyangkut Musda. Masa bakti kepengurusan Golkar yang sekarang sudah expired (habis), sehingga ditunjuk Plt yang tugas utamanya adalah menggelar Musda," jelasnya.‬
‪Khusus untuk kepengurusan DPD Golkar di kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada, disarankan agar segera menggelar Musda secepatnya. Tujuannya supaya kepengurusan yang definitif segera terbentuk.
"Untuk daerah yang menggelar Pilkada, maksimal Juni sudah terbentuk kepengurusan baru. Dan daerah yang tak menggelar Pilkada, diupayakan Agustus. Untuk DPD Golkar Provinsi, paling lambat September 2015 kepengurusan sudah terbentuk," kata Zainudin.
Dia juga berharap, seluruh kader Golkar lebih mengedepankan taat azas dan legalitas hukum agar partainya bisa fokus dalam persiapan Pilkada. "Majelis Partai sudah aspiratif, bahkan mengamanatkan Munas rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat Oktober 2016. Sekarang ini secara legal, Golkar yang bisa mengikuti Pilkada adalah hasil Munas Ancol," pungkas anggota DPR ini.