Zainal Arifin Mochtar Sebut Melawan Putusan MK dengan Merevisi UU Pilkada Alarm Bahaya Demokrasi

Bunyi Putusan MK

MK sebelumnya mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD. Melainkan ditentukan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Putusan MK itu membuka pintu setiap partai politik mencalonkan masing-masing jagoan di Pilkada.

Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10 persen; 8,5 persen; 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Salah satunya contohnya di Provinsi DKI Jakarta dengan penduduk 6-12 juta jiwa maka partai politik mencalonkan kini menjadi 7,5 persen suara atau kursi DPRD.

Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini

Sehari setelah putusan MK tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menyebut rapat hari ini untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini yang membolehkan partai politik tanpa kursi di DPRD mengusung calon di pilkada yang pendaftarannya akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024.

Menurut Firman, kemungkinan pembahasan terkait Pasal 7 dan 40. Menurutnya, keputusan MK sangat mendadak sehingga pihaknya harus gerak cepat.

"Karena ini kan mendadak sekali, karena kami pun terima sebetulnya undang-undang ini kan cukup lama menjadi inisiatif DPR. Tapi selama ini kan digantung gak ada berkelanjutan, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi tadi ada perintah dari pimpinan untuk membahas undang-undang ini," kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).

Selain itu, menanggapi adanya kabar RUU Pilkada itu untuk menganulir putusan MK, menurutnya putusan MK bersifat final and binding sehingga putusan MK tak bisa dianulir oleh undang-undang.

"Kalau manganulir menurut saya rasanya sulit, karena keputusan MK tidak bisa dianulir bahkan keputusan MK wajib dilaksanakan," ucap Firman.