Zulhas Blak-blakan Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo, Apakah Ada Arahan Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para politikus yang memberikan julukan kepada dirinya 'Pak Lurah'. Julukan itu disebut sebagai seorang penentu untuk koalisi maupun urusan Capres Cawapres 2024. Menanggapi julukan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, tidak ada arahan dari Jokowi soal partainya yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilu 2024.

"Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami PAN dan Golkar mendukung Prabowo, apakah ada arahan presiden saya bilang jelas tidak ada arahan apapun," kata politikus yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Zulhas menegaskan, dukungan PAN kepada Prabowo berdasarkan kajian dan pemikiran rasional internal partai. Dia menegaskan, tidak ada arahan sama sekali dari Jokowi.

"Itu berdasarkan pemikiran yang panjang diskusi yang panjang rasional dan keputusan bersama kami, dan diperkirakan yang terbaik dan mudah-mudahan nanti memenangkan Pilpres 2024, jadi sama sekali tidak ada arahan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menyentil politikus yang memberikan julukan kepada dirinya 'Pak Lurah. Dia menegaskan dirinya bukan lurah tetapi Presiden Republik Indonesia. Sentilan itu disampaikan Jokowi dalam sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Awalnya, Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi. Namun, belakangan dia baru tahu bahwa Pak Lurah adalah dirinya.

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit sedikit kok pak Lurah, belakangan saya baru tahu ternyata yang dimaksud pak Lurah adalah saya," ujar Jokowi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Jokowi merespons julukan tersebut bahwa dirinya bukan lurah tetapi Presiden RI. "Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim tidak punya wewenang dalam menentukan Capres Cawapres. Dia menjelaskan isi UU Pemilu bahwa Capres-Cawapres ditentutan oleh partai dan gabungan partai politik. "Saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang pak Lurah," kata Jokowi.