Belum Punya Mal Pelayanan Publik, Wapres Minta Sumut Segera Lakukan Ini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Sumut segera membentuk MPP di semua kabupaten/kota yang ada.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara (Sumut) pada Selasa (16/11). Dalam kunjungannya ini, Wapres Ma'ruf menyoroti soal Sumut yang ternyata belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Padahal, hal itu telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 89/2021 yang mewajibkan daerah membuat MPP. Terkait hal ini, Wapres Ma'ruf pun langsung memerintahkan agar Sumut segera membentuk MPP di semua kabupaten/kota yang ada.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang dikatakan Ma'ruf Amin tentang Universitas Indonesia (UI)? Ma'ruf Amin mengapresiasi Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang melahirkan gagasan dan inovasi. Hal itu disampaikannya saat membuka UI Industrial-Government (I-GOV) Expo 2023 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, pada 5 Desember 2023."UI merupakan kampus yang menjadi tempat lahirnya gagasan dan inovasi. UI juga menjadi kampus yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Ma'ruf Amin.
-
Dimana Ma'ruf Amin dibesarkan? Saat itu Ma’ruf dibesarkan di Desa Kresek, wilayah Tangerang, dengan lingkungan keluarga yang religius.
-
Apa harapan Ma’ruf Amin untuk ATVI-IMDE setelah gedung baru diresmikan? Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah meresmikan gedung baru dari Akademi Televisi Indonesia (ATVI)-Institut Media Digital Emtek (IMDE). Dalam kesempatan ini orang nomor dua di Indonesia berharap peningkatan kualitas fasilitas bisa menjadi momentum dunia pendidikan kreatif digital."Kualitas pendidikan menjadi kunci penting pergerakan kemajuan sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa," kata Ma’ruf saat pidato di acara peresmian gedung ATVI, di Jakarta Barat, Kamis (29/8).
-
Apa yang dilakukan Mohammad Amin saat menjadi Gubernur Muda Sumatra Utara? Mengutip indonesia.go.id, jasanya adalah mempertahankan Sumut agar tidak terpecah saat Agresi Militer Belanda I.
"Saya dengar di Sumut belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya dibentuk di semua kabupaten/kota," ujar Ma'ruf pada Rabu (17/11).
Adanya MPP merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi. Hal ini karena MPP akan mempermudah pelayanan masyarakat, meliputi pelayanan perizinan, perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sesuai kebutuhan di daerah.
Di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada 45 MPP di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Maret 2021 sebanyak 38 kepala daerah berkomitmen untuk mendirikan MPP di daerahnya.
Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.
MPP Percepat Terwujudnya Reformasi Birokrasi
infosumut.id ©2021 Merdeka.com
Wapres Ma'ruf mengatakan, pendirian MPP merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa menjadi cepat, mudah, sederhana, dan kompetitif melalui MPP tersebut.
"Salah satu yang menjadi sasaran reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, dan kompetitif," katanya.
Oleh karena itu, Ia mendorong agar Sumut memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif.
"Pemantapan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Saya harap ini juga terus diiringi tata pemerintahan yang makin profesional, efektif, efisien, bersih, dan juga tentu bebas korupsi," ujarnya.
Sumut Diminta Mereplika Daerah Lain
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mereplikasi pembentukan MPP dari daerah lain yang telah memiliki integrasi pelayanan publik tersebut, seperti Pemprov Jawa Timur.
"Di Sumatra Utara belum ada. Tinggal mereplikasi saja beberapa daerah yang sudah ada. Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi itu salah satu yang terbaik," kata Tito pada Rabu (17/11).
Tito meminta agar Gubernur Sumut Edy Rahmyadi menginstruksikan jajaran bupati dan wali kota untuk melakukan studi banding dan melakukan kajian terhadap MPP yang sudah ada di berbagai daerah.
"Mungkin bisa ditugaskan teman-teman bupati, wali kota. Gubernur juga melihat ke sana, kemudian mereplikasi disesuaikan dengan situasi di sini (Sumut)," katanya.
Terkait hal ini, Gubernur Edy mengatakan pihaknya siap untuk membangun MPP di tingkat kabupaten dan kota di Sumut serta akan melakukan kajian untuk membangun MPP tersebut.
"Ini juga perlu pembelajaran secara terus-menerus dan harus benar-benar fokus," kata Edy.