Akui bayar pajak, Uber bakal diperiksa kebenarannya
Uber pernah menyatakan jika pihaknya akan selalu mematuhi peraturan di Indonesia termasuk membayar pajak.
Uber pernah menyatakan jika pihaknya akan selalu mematuhi peraturan di Indonesia termasuk membayar pajak yang berasal dari keuntungan layanan taksi yang mereka jalankan di Jakarta.
Untuk mengecek kebenarannya itu, pihak Organda DKI Jakarta telah mempersiapkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Pajak untuk meminta memeriksa kebenarannya.
-
Dari mana keberangkatan kereta api Lebaran di Jakarta? Pertama, keberangkatan Kereta Api (KA) lebaran dari Jakarta dilakukan dari empat stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
-
Kapan trem di Jakarta digantikan oleh bus Robur sebagai alat transportasi utama? Saat itu, bus ini perlahan-lahan ditambah armadanya sebelum akhirnya dijadikan transportasi umum utama, setelah trem dimatikan dengan alasan merusak wajah Jakarta.
-
Apa yang ditawarkan oleh bus wisata atap terbuka di Jakarta? Bus wisata atap terbuka menjadi wisata alternatif bagi sebagian warga Jakarta untuk menikmati liburan, terlebih ketika memasuki masa libur sekolah seperti saat ini.
-
Kapan jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Kapan uji coba Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta dilakukan? Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa usia kendaraan di Jakarta mau dibatasi? Pembatasan usia kendaraan bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Kendaraan tua umumnya menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan baru. Ini disebabkan oleh teknologi mesin yang sudah ketinggalan zaman dan kurang efisien.
"Kami sudah mempersiapkan surat kepada Dirjen Pajak untuk meminta memeriksa seluruh vendor-vendor yang berkaitan dengan Uber diperiksa mengenai laporan pajaknya. Karena hal ini sesuai dengan PPN dan PPH perusahaan," ujar Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan kepada Merdeka.com, Selasa (15/9).
Dirinya melanjutkan bahwa dalam waktu dekat ini, akan berkoordinasi dengan pihak terkait baik dari pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk membahas soal itu.
"Segera nanti. Kamis kita akan koordinasi dengan dinas terkait. Termasuk akan diundang seluruh stakeholder. Termasuk juga Uber," katanya.
Terlepas dari itu, Uber belum lama ini membuat petisi online menggalang suara masyarakat negeri ini untuk mendukung kehadirannya. Petisi online ini mereka lakukan lantaran sebelumnya tidak diperkenankan untuk beroperasi di Wilayah Jakarta dan Bandung. Bahkan di Jakarta, terjadi penangkapan pengemudi Uber oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (DISHUB).