DPR: Sejak tahun 2015 minta Kemkominfo lakukan registrasi nomor
DPR: Sejak tahun 2015 minta Kemkominfo lakukan registrasi nomor.
Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi mengatakan sejak dari tahun 2015 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah diminta untuk melakukan registrasi ponsel termasuk kartu prabayar kepada seluruh pengguna seluler di Indonesia. Namun hal itu, pemerintah baru melakukan menjelang akhir 2017 lalu.
"Memang seluruhnya harus siap. Perangkat hukum serta teknisnya memang harus siap. Tapi waktu itu, Pak Menteri lagi sibuk macam-macam sehingga baru kepegang kemarin jelang akhir tahun 2017," katanya saat ditemui Merdeka.com usai RDPU bersama Menkominfo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/3).
-
Bagaimana cara DKPP menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik penyelenggara pemilu? Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melakukan pemeriksaan terhadap aduan pelanggaran kode etik. DKPP juga dapat memberikan rehabilitasi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti tidak bersalah atau tidak terbukti bersalah.
-
Di mana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data penerima KJMU? Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dari total 19.041 penerima KJMU pada 2023, didapati sebanyak 624 yang tidak sesuai syarat penerima manfaat.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data penerima KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan. "Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran," kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data penerima KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Apa alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data penerima KJMU? Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan KJMU kepada peserta didik. Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Di mana informasi riwayat saldo rekening bisa diakses? Pada menu ini, Anda dapat mengakses informasi mengenai posisi saldo rekening yang terdaftar. Fitur ini juga dapat dimanfaatkan untuk menampilkan riwayat saldo rekening sampai dengan 5 tahun terakhir.
Dengan munculnya isu kebocoran data registrasi prabayar belakangan ini, apalagi jelang pemilihan umum, dikhawatirkan menjadi isu yang politis.
"Aturan registrasi prabayar itu kan muncul mendadak ya di akhir tahun 2017. Kita kan berpikir tiba-tiba kok seperti ini. Ini kan tahun sensitif. Undang-undangnya juga apa," katanya.
Di sisi lain, seharusnya, kata dia, sebelum melalukan registrasi prabayar, harus ada UU yang terkait yang menjamin keamanan pelanggan telekomunikasi. Misalnya saja merevisi UU Telekomunikasi yang di dalamnya mengatur data pengguna telekomunikasi.
"Kalau data pribadi itu kan banyak, gak hanya di telekomunikasi. Bisa di bank. Ini harus masuk ke UU telekomunikasi," ujarnya.
Menkominfo Rudiantara sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak memegang data NIK dan KK. Data itu ada di Dukcapil.
"Tidak ada bocor di Kominfo. Kominfo hanya memoniyor jumlah pelanggan berdasarkan dari dukcapil. Kominfo sama aekali tidak menyimpan data. Kalau kebocoran data, bocornya dimana?" ungkap Menkominfo.
Baca juga:
ATSI: Peluang penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar sangat kecil
Pemerintah tak beri perpanjangan waktu untuk pendaftaran kartu seluler prabayar
Indosat Ooredoo imbau pelanggan registrasi kartu prabayar secara mandiri
Menkominfo tegaskan lagi tidak ada data NIK dan KK yang bocor
Menkominfo bantah dapat tekanan dari intelijen China soal NIK dan KK
DPR desak pemerintah bentuk UU perlindungan data pribadi
Kemendagri jamin data pengguna kartu prabayar tidak bocor