Menkominfo bantah dapat tekanan dari intelijen China soal NIK dan KK
Menkominfo bantah dapat tekanan dari intelijen China soal NIK dan KK. Rudiantara mengatakan, cuitan @PartaiHulk merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan itu bisa masuk sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE.
Registrasi kartu prabayar belum lama ini menuai isu yang tak sedap. Dikabarkan jika data pelanggan bocor. Hal itu kemudian muncul tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Tuduhan itu pun menyebar di media sosial Twitter.
Tuduhan itu dilontarkan oleh akun @PartaiHulk. Isinya mengenai Menkominfo diberikan target oleh intelijen untuk bocorkan minimal 70 juta KK dan NIK yang sesuai dan ditargetkan paling lambat akhir Mei 2018.
-
Bagaimana cara memastikan kebenaran informasi? Verifikasi memastikan bahwa apa yang kita lihat atau dengar dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari menjadi korban informasi yang salah atau penipuan.
-
Kenapa Anies Baswedan menyatakan bahwa informasi tentang formulir, QR code, dan nomor rekening untuk sumbangan atau pendaftaran Partai Perubahan adalah hoaks? “Saya tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,” ujar Anies dalam videonya, seperti dikutip dari akun X @aniesbaswedan
-
Di mana informasi riwayat saldo rekening bisa diakses? Pada menu ini, Anda dapat mengakses informasi mengenai posisi saldo rekening yang terdaftar. Fitur ini juga dapat dimanfaatkan untuk menampilkan riwayat saldo rekening sampai dengan 5 tahun terakhir.
-
Bagaimana cara mengetahui kebenaran informasi tersebut? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Kapan Ridwan Hanif mengambil formulir pendaftaran? Ridwan Hanif telah mengambil formulir pendaftaran pada Sabtu, 18 Mei 2024 kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Klaten.
-
Apa tujuan utama Rakor Kominfotik se-NTB? Rakor Kominfotik se-NTB itu menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam berbagi informasi, bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis pada masa setahun ke depan.
"Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai I Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi JinPing untuk pemenangan Jokowi I *Infovalid," tulis akun @PartaiHulk.
Tuduhan yang beredar itu pun langsung dibantah oleh pria yang akrab disapa Chief RA melalui akun Twitter resminya. Ia mengatakan, cuitan @PartaiHulk merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan itu bisa masuk sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE.
"Slmt pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji & tidak berdasar. Yg disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos. Salam, ra," cuitnya.
Saat ditemui pada acara tentang diskusi Perlindungan Data Pribadi, Rudiantara pun menangkal tudingan akun tersebut. Sehingga hal itu menurutnya perlu diluruskan.
"Sudah dibalas kan? Kan gini, pemerintah itu selalu melakukan pendekatannya semaksimal mungkin, soft approach. Mengingatkan teman-teman, masyarakat, bukan main represif saja," kata dia.
Baca juga:
Pemerintah masih kaji rencana KTP digunakan untuk registrasi medsos
Kata Menkominfo soal permintaan internet dimatikan saat Nyepi di Bali
Menkominfo berharap unicorn baru muncul dari fintech
Menkominfo: Kalau udah bebas konten negatif Tumblr bisa diakses lagi
Disebut Kemkominfo ada 360 akun pornografi, Tumblr diblokir