Pakai Aplikasi Aksara, Bappenas Kawal Pemantauan & Pelaporan Aksi PRK di Jawa Tengah
Kegiatan sosialisasi bertujuan memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PRK sekaligus peningkatan kapasitas SDM pemda melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aplikasi AKSARA.
Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah menghelat sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplikasi AKSARA. Kegiatan ini dihadiri seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara daring dan luring pada 8-10 Maret tahun ini.
Irfan Darliazi Yananto, mewakili Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan kegiatan bertujuan memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PRK sekaligus peningkatan kapasitas SDM pemda melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aplikasi AKSARA.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa tujuan Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi-aplikasi baru tersebut? Kehadiran 5 aplikasi tersebut bertujuan buat semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan serta meningkatkan integritas aparatur peradilan.
-
Bagaimana cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pelarangan pemasangan APK di angkutan umum? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan, masyarakat dilarang memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum Ibu Kota. Sebab, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.
-
Apa aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Pemkab Bantul untuk penanggulangan kemiskinan? Salah satunya dengan menyiapkan aplikasi Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa keunggulan aplikasi Siap Gepang? Keunggulan dari sistem aplikasi tersebut adalah sangat user friendly atau mudah digunakan di multi perangkat.Siap Gepang bisa diterapkan di jenis perangkat apapun seperti desktop, mobile telepon termasuk web browser.
Kegiatan ini juga dapat memperkuat PRK sebagai salah satu elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.
“PRK memiliki dua fokus utama, yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pelaksanaan PRK pada lima bidang; energi, lahan, industri, limbah, dan kawasan pesisir dan lautan (blue carbon). Kami berharap provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pencapaian tersebut dengan kegiatan ini,” ujar fran dalama keterangan resminya, Rabu (10/3).
Dia menjelaskan AKSARA tidak hanya untuk pemantauan dan evaluasi, tapi dapat juga dikembangkan untuk tujuan perencanaan. Modul perencanaan masih dalam proses, saat ini sudah berjalan untuk pemantauan dan evaluasi.
Agung Tejo Prabowo, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyatakan berdasarkan rekaman pelaporan data AKSARA Pemprov Jawa Tengah yang dilakukan 1.314 aksi mitigasi perubahan iklim, dengan capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif mencapai 9,58 juta ton CO2eq (karbon dioksida equivalen) hingga tahun 2020.
“Kegiatan ini ke depan diharapkan dapat didukung dengan pelaporan dari 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam mengelola dan melaporkan kegiatan yang mendukung pengurangan emisi GRK di wilayah masing-masing,” jelas dia.
Kami menyambut baik kegiatan dari Sekretariat PPRK Bappenas di Jawa Tengah dengan topik 'Peran Emisi Pengurangan GRK Daerah sebagai Kinerja Pembangunan Daerah'. Artinya capaian masing-masing pemkab/pemkot dalam PEP penurunan GRK melalui aplikasi AKSARA akan kami nilai sebagai bagian dari kinerja pembangunan daerah,” pungkas Agung.
Dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemutakhiran sistem pemantauan yang selama ini dilakukan melalui PEP Online menjadi aplikasi AKSARA. Sebagai perwujudan transformasi PEP Online dalam mengakomodasi upaya pemantauan indikator-indikator pembangunan rendah karbon, seperti intensitas emisi dengan tetap memantau potensi penurunan emisi karbon.
Untuk Pembangunan Rendah Karbon
Aplikasi AKSARA bertujuan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi PRK. AKSARA menjadi platform perekaman aksi PRK yang transparan, akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses di laman pprk.bappenas.go.id/AKSARA untuk menggali berbagai informasi mengenai Pembangunan Rendah Karbon.
Dalam pelaksanaan PRK, tidak hanya aspek daya dukung dan daya tampung yang menjadi fokus analisis, tapi juga aspek ekonomi dan sosial. Contohnya, hutan mangrove yang memiliki potensi unggul di ketiga aspek tersebut. Selain mengurangi emisi GRK dengan menyerap karbon, mangrove dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya dengan menahan abrasi dan menjadi habitat bagi biota pesisir.
Di aspek ekonomi, pengelolaan hutan bakau yang baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat sekitarnya melalui penciptaan ekowisata yang menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan mereka.