LIVE

Pakar hukum: Segera ajukan PK, ada khilaf putusan hakim soal IM2

Menurut pakar hukum Universitas Trisakti, ada putusan MA yang bertentangan terkait kasus IM2

Telco

Terkait kasus Dirut IM2, Indar Atmanto, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Andi Hamzah mendorong untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) sesuai dengan pasal 263 dan 266 KUHAP.

Hal ini disebabkan adanya dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan.

Orang lain juga bertanya?

"Jika dua putusan MA saling bertentangan, ya harus PK. Jadi inisiatif dari terpidana (Indar Atmanto dan IM2). Karena ada putusan MA yang bertentangan dan yang kedua ada putusan memidana korporasi yang tidak didakwa. Jadi ada khilafan yang nyata dari putusan hakim,” tegasnya kepada Merdeka.com, (24/02).

Dia menjelaskan putusan pidana itu sama dengan putusan perdata. Jika putusan pidana harus berdasarkan perbuatan yang didakwakan, maka pada putusan perdata harus berdasarkan apa yang digugat.

Nah, hakim seharusnya tidak boleh memutus yang tidak digugat. Oleh sebab itu, harus dilakukan PK sesuai dengan pasal 263 dan 266 KUHAP.

Baca juga:
Anak muda tak boleh jadi anggota BRTI 2015-2018
Layanan jaringan 4G Smartfren bisa berjaya jika hal ini dilakukan
Demi jangkauan 4G, XL makin ambisius
Jaringan 4G Smartfren masih tahap pemasangan infrastruktur
Ditanya rumor Indosat dan Tri bersatu, Menkominfo tersenyum

(mdk/bbo)
Hakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam

Saldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.

Mahkamah Konsititusi
Begini Hukumnya Jika Pakaian Terkena Darah Nyamuk saat Sholat

Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis.

sholat
Cak Imin: Amankan Suara AMIN dan PKB, Jangan Lengah

Suara rakyat yang dipercayakan kepada AMIN harus dikawal hingga akhir.

cak imin
Cak Imin: Amankan Suara AMIN dan PKB, Jangan Lengah

Suara rakyat yang dipercayakan kepada AMIN harus dikawal hingga akhir.

cak imin
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

cak imin
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

cak imin
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

cak imin
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Hak Angket
Terpilih Kembali jadi Ketum, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Lagi Bergantung dengan Lembaga Manapun

Cak Imin menegaskan, bahwa PKB akan menjadi partai yang mandiri dan tak akan bergantung dengan lembaga apapun.

cak imin
KPK Dapat Info Ada Orang Sengaja Tutup Papan Sita Rumah SYL di Parepare, Ancam Proses Hukum

KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

Syahrul Yasin Limpo
KY Buka Peluang Periksa Hakim MA Terkait Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY menyadari putusan inidapat menentukan Pilkada yang jujur dan adil

Mahkamah Agung
Sidang Terakhir PK, Kubu Saka Tatal Yakin Novum Dikabulkan Hakim

Kuasa hukum berharap bahwa proses yang sudah dilalui selama persidangan bisa membuahkan hasil yang baik.

Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

PKS