Perlu aturan khusus percepat penerapan aplikasi lokal
Hal ini diungkapkan Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKnas), Ilham Habibie.
Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKnas), Ilham Habibie mengatakan aplikasi lokal sudah seharusnya semakin dikembangkan oleh pemerintah dengan memberikan contoh implementasi terlebih dahulu.
"Aplikasi lokal harus dijadikan contoh bagi pemerintah dulu. Dan sebetulnya aplikasi lokal juga bisa berpotensi menggantikan aplikasi seperti Microsoft Word, dan lain sebagainya. Itu kan ada di tangan kita," ujarnya saat ditanya wartawan seusai acara Rapat Kerja (Raker) Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang mengundang asosiasi terkait di Auditorium Indosat, Jakarta, Senin (25/05).
-
Bagaimana cara orang Indonesia menggunakan smartphone dalam sehari? Indonesia juga termasuk ke dalam daftar negara yang tidak bisa hidup tanpa ponsel. Menduduki urutan ke enam, netizen Indonesia mengantongi angka sebanyak 29,1 persen dari waktu harian mereka untuk dihabiskan di depan layar HP.
-
Bagaimana teknologi masa depan digambarkan mengubah Jakarta? Isi video tersebut seolah ingin menceritakan, bahwa teknologi masa depan akan masuk dan mengubah bentuk Jakarta bukan hanya sekedar menjadi kota metropolitan, melainkan sebagai kota yang futuristik penuh kecanggihan teknologi.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa itu JKN Mobile? Salah satu inovasi penting adalah aplikasi JKN Mobile dari BPJS Kesehatan.
-
Siapa yang banyak menggunakan Android di Indonesia? Lembaga Riset Digital Marketing (Emarketer), menyebutkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia pada 2018 mencapai 100 juta orang. Sehingga Indonesia menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia.
-
Di mana perusakan APK terjadi? Puluhan APK milik caleg PAN yang dirusak berada di dua kecamatan yaitu, Kecamatan Kota dan Pesantren, Kota Kediri.
Menurutnya, banyak aplikasi nasional yang patut untuk diperhitungkan. Dari swasta misalnya, lanjut dia adalah Zahir. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus membuat aturan untuk mempercepat penggunaan aplikasi lokal.
"Tinggal perlu di jadikan peraturan oleh pemerintah dulu. Sehingga hal itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah dulu," katanya.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa peraturan yang cocok untuk mempercepat penggunaan aplikasi lokal yakni Peraturan Presiden (Perpres). "Saya kira ya. Saya kira dengan menggunakan itu (Perpres-red). Saya bukan ahli pemerintah," ucapnya.
(mdk/dzm)