Revisi PP telekomunikasi diharapkan adil
Revisi PP telekomunikasi diharapkan adil. Jika PP jadi diketok palu, maka biaya interkoneksi dan network sharing tidak akan fair bagi perusahaan yang telah berinvestasi lebih. Secara sederhana, layaknya dua tempat permainan yang tengah berkompetisi dengan harga yang jauh berbeda.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel), Rahardjo Tjakraningrat, ikut berpendapat soal rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Menurutnya, aturan tersebut boleh saja direvisi, namun jangan sampai merugikan salah satu pihak.
"Kalau mau direvisi gak masalah. Tapi ya jangan merugikan salah satu pihak dong. Apalagi merugikan Telkom yang notabene perusahaan BUMN dan imbasnya nanti kepada rakyat Indonesia," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (01/11).
-
Bagaimana Telkom menghadapi evolusi dunia telekomunikasi? “TelkomGroup telah market leader di Indonesia, namun kita harus melakukan ekspansi bisnis di kawasan untuk dapat memenangkan market yang lebih besar," katanya.. Untuk itu, mereka menetapkan strategi Five Bold Moves yang sejalan dengan tren global untuk mengantisipasi kondisi market telco Indonesia dimana layanan legacy kian stagnan dan menurun. Fokus strategi tersebut pada digital connectivity, digital platform, digital services.
-
Siapa yang mendorong Telkom untuk menerapkan keterbukaan informasi? Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN untuk terus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan program keberlanjutan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
-
Apa yang dilakukan Telkomsel dan Google dalam kerja sama ini? Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan dan menyajikan solusi pesan singkat yang lebih canggih. Telkomsel mengumumkan kemitraan strategis dengan Google untuk menghadirkan layanan Rich Communication Services (RCS) dengan Rich Business Messaging (RBM).
-
Mengapa Telkom mengalokasikan sebagian laba bersihnya sebagai laba ditahan? Sementara itu, sisanya sebesar 28% atau Rp6,88 triliun dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha perseroan dalam domain bisnis konektivitas digital, platform digital, dan digital services.
-
Kapan kolaborasi Vidio dan Telkomsel ini berlaku? Kolaborasi Vidio dan Telkomsel memberikan penawaran eksklusif menonton seluruh tayangan paket Vidio Diamond, termasuk Liga Inggris hanya dengan Rp1.000 (tidak termasuk PPN) untuk pelanggan baru IndiHomeTV, selama periode 1 hingga 31 Desember 2023.
-
Bagaimana Telkomsel dan Google meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan? RCS memungkinkan pelanggan Telkomsel untuk meningkatkan layanan Short Messaging Service (SMS) dengan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi, berbagi konten multimedia berkualitas tinggi, berpartisipasi dalam obrolan grup yang lebih dinamis, serta mencakup dukungan penuh untuk tanda terima telah dibaca dan indikator pengetikan.
Dikatakannya, jika kedua PP jadi diketok palu, maka biaya interkoneksi dan network sharing tidak akan fair bagi perusahaan yang telah berinvestasi lebih. Secara sederhana, dia menganalogikan seperti dua tempat permainan yang tengah berkompetisi dengan harga yang jauh berbeda.
"Analoginya misalnya seperti tempat permainan yang tarif masuknya mencapai Rp 200 ribu per orang tapi komplit. Kemudian, satunya lagi hanya Rp 100 ribu tapi biasa saja. Tiba-tiba ada kebijakan yang memperbolehkan pengunjung tempat permainan yang harga Rp 100 ribu bisa masuk ke tempat permainan yang harga Rp 200 ribu . Jelas ini merugikan dong!" ungkap Rahardjo dengan nada tinggi.
Dia pun mengharapkan agar pemerintah mampu melihat secara jernih sebelum memutuskan kedua PP tersebut. Pasalnya, jika hal tersebut tetap diteruskan, maka akan ada pelanggaran dalam persaingan usaha.
"Saya sarankan pemerintah jika mau ubah regulasi itu yang bikin industri makin kompetitif dan sehat," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, persoalan rencana revisi kedua PP tersebut menimbulkan polemik berkepanjangan. Gara-gara persoalan ini, suara operator selular terpecah menjadi dua kubu: pro dan kontra. Dikubu pro ada XL, Indosat Ooredoo, dan Tri. Sementara dikubu kontra diduduki oleh Telkom dan Telkomsel. Kubu pro melihat rencana revisi kedua aturan itu adalah sebagai bentuk efisiensi industri sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.
Baca juga:
XL: Sebelum buat usaha patungan, kami konsultasi ke KPPU
Masuki kuartal III 2016, Telkom catat pertumbuhan pendapatan
Kemkominfo sebut Ombudsman berikan lampu hijau network sharing
Asal transparan, tak perlu takut terapkan biaya interkoneksi
Mastel Institute imbau polemik interkoneksi dihentikan