Spyware Ancam HAM
Kelompok pakar yang ditunjuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis pekan lalu memperingatkan bahaya dari pembiaran teknologi surveilans seperti spyware, yang dapat mengancam hak asasi manusia (HAM).
Kelompok pakar yang ditunjuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis pekan lalu memperingatkan bahaya dari pembiaran teknologi surveilans seperti spyware, yang dapat mengancam hak asasi manusia (HAM).
Mereka pun menyerukan adanya moratorium penjualan teknologi surveilans, sehingga tidak membuat sektor ini beroperasi sebagai "zona bebas hak asasi manusia."
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Siapa yang menemukan pendatang yang menjadi pemulung di Jakarta? "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
Dilansir dari UN News, Senin (16/8), rekomendasi mereka dikeluarkan usai adanya skandal spyware Pegasus yang menargetkan ratusan jurnalis, aktivis, dan politikus.
Mereka mengatakan, hingga peraturan kuat tentang penggunaan teknologi surveilans diterapkan dan dapat menjamin HAM, maka negara-negara harus memberlakukan moratorium global atas penjualan dan transfer peralatan yang menurut mereka "mengancam nyawa" ini.
"Kami sangat prihatin bahwa alat intrusi yang sangat canggih digunakan untuk memantau, mengintimidasi, dan membungkam pembela hak asasi manusia, jurnalis dan lawan politik," kata para pakar ini.
Potensi Pelanggaran
Para pakar HAM tersebut memperingatkan bahwa praktik semacam ini melanggar hak atas kebebasan berekspresi, privasi, serta kebebasan. "Mungkin membahayakan kehidupan ratusan individu, membahayakan kebebasan media."
Lebih lanjut, para ahli mengingatkan kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya diangkat. Mereka merujuk pada laporan Mei 2019 dari 'UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression'.
Selain menyerukan moratorium sesegera mungkin, para pakar juga mengatakan bahwa masyarakat internasional gagal memberikan perhatian soal isu ini.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Giovani Dio Prasasti