Uji publik PP telekomunikasi harusnya dilakukan lebih dari seminggu
Uji publik PP telekomunikasi harusnya dilakukan lebih dari seminggu. waktu seminggu untuk melakukan uji publik dirasa kurang tepat untuk menguji hanya sekedar PP. Masyarakat diharapkan benar-benar dapat memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap revisi pp tersebut.
Sekjen Pusat Kajian Kebijkan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Ridwan Effendi berpendapat bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang tengah dilakukan uji publik, idealnya dilakukan lebih dari seminggu.
Terlebih, kata dia, untuk revisi PP yang menyedot perhatian publik saat ini, waktu seminggu untuk melakukan uji publik dirasa kurang tepat. Namun, pihak pemerintah memberikan waktu uji publik sejak tanggal 14 sampai dengan 20 November 2016.
-
Bagaimana Telkom menghadapi evolusi dunia telekomunikasi? “TelkomGroup telah market leader di Indonesia, namun kita harus melakukan ekspansi bisnis di kawasan untuk dapat memenangkan market yang lebih besar," katanya.. Untuk itu, mereka menetapkan strategi Five Bold Moves yang sejalan dengan tren global untuk mengantisipasi kondisi market telco Indonesia dimana layanan legacy kian stagnan dan menurun. Fokus strategi tersebut pada digital connectivity, digital platform, digital services.
-
Siapa yang mendorong Telkom untuk menerapkan keterbukaan informasi? Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN untuk terus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan program keberlanjutan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
-
Apa yang dilakukan Telkomsel dan Google dalam kerja sama ini? Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan dan menyajikan solusi pesan singkat yang lebih canggih. Telkomsel mengumumkan kemitraan strategis dengan Google untuk menghadirkan layanan Rich Communication Services (RCS) dengan Rich Business Messaging (RBM).
-
Mengapa Telkom mengalokasikan sebagian laba bersihnya sebagai laba ditahan? Sementara itu, sisanya sebesar 28% atau Rp6,88 triliun dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha perseroan dalam domain bisnis konektivitas digital, platform digital, dan digital services.
-
Kapan kolaborasi Vidio dan Telkomsel ini berlaku? Kolaborasi Vidio dan Telkomsel memberikan penawaran eksklusif menonton seluruh tayangan paket Vidio Diamond, termasuk Liga Inggris hanya dengan Rp1.000 (tidak termasuk PPN) untuk pelanggan baru IndiHomeTV, selama periode 1 hingga 31 Desember 2023.
-
Bagaimana Telkomsel dan Google meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan? RCS memungkinkan pelanggan Telkomsel untuk meningkatkan layanan Short Messaging Service (SMS) dengan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi, berbagi konten multimedia berkualitas tinggi, berpartisipasi dalam obrolan grup yang lebih dinamis, serta mencakup dukungan penuh untuk tanda terima telah dibaca dan indikator pengetikan.
"Kalau level peraturan Menteri saja bisa dua minggu, harusnya untuk level Peraturan Pemerintah, idealnya sebulan," ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (19/11).
Ridwan pun menyarankan agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap revisi kedua PP tersebut. Meski begitu, Ridwan mengakui dalam revisi kedua PP tersebut ada pasal yang memberikan manfaat bagi industri telekomunikasi dan masyarakat.
Seperti salah satu adalah kewajiban bagi operator untuk mendahulukan kepentingan umum dan masyarakat ketika ada bahaya atau terjadi bencana alam. Namun ada juga yang dianggapnya sebaliknya. Hal itu dirinya tunjukan dalam PP 53 di mana dalam PP tersebut diwajibkan untuk berbagi jaringan atau network sharing antar penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Terkait waktu uji publik, pendapat Ridwan senada dengan komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih.
"Inisiatif ini baik, dan memang seharusnya begitu. Namun waktunya terlalu singkat untuk sebuah peraturan yang berdampak luas danberjangka waktu panjang. Khawatirnya dianggap sekedar formalitas nanti," kata Alamsyah.
Menurutnya, jika ada masukan yang diberikan oleh publik, Kemkominfo perlu untuk bisa mengakomodir itu dengan baik. Semua alasan yang masuk perlu untuk dikompilasi dan dijelaskan mengapa diterima dan tidak.
"Memang tak ada ketentuan yang baku soal waktu, tapi mungkin baik jika diberikan waktu 14 hari kerja. Tetapi, ada yang juga cukup penting selain waktu, semua masukan dikompilasi dan dijelaskan mana yang diterima, baik sebagaian atau seluruhnya, dan mana yang tidak berikut alasan mengapa diterima dan mengapa tidak. Ini standar universal dalam uji publik," terangnya.
Baca juga:
XL dan wujudkan.com gelar crowdfunding untuk filmmaker
Di atas Sungai Musi, 4G LTE Smartfren hampir tembus 20 Mb/s
Smartfren uji jaringan 4G LTE di Palembang
Indosat Ooredoo catat 'double digit' layanan selular
Ombudsman: Uji publik revisi PP telekomunikasi harus optimal
Menko Darmin sebut pembagian jaringan rugikan Telkom