7 Kali Mengalami Kerusakan, KKP dan Telkom Minta Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Perhatikan Kabel Laut
Sejak akhir tahun 2017 sudah mengalami tujuh kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun kebelakang.
Sejak akhir tahun 2017 sudah mengalami tujuh kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun kebelakang.
7 Kali Mengalami Kerusakan, KKP dan Telkom Minta Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Perhatikan Kabel Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menggelar sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) khususnya rute Merauke-Timika yang sering mengalami gangguan, ke pemangku kepentingan perikanan tangkap di Bali, Senin (24/6).
Kabel laut laut sejauh 8.800 kilometer itu menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi untuk wialayah Papua. Sejak akhir tahun 2017 sudah mengalami tujuh kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun kebelakang, khususnya kabel di wilayah Merauke yang diduga akibat aktivitas perikanan tangkap.
"Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua. Karena itulah terbit surat edaran dari Ditjen Perikanan Tangkap yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Timika dan Merauke untuk memperhatikan rute kabel laut ini," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Diungkapkannya, melalui surat edaran itu diharapkan para syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan informasi adanya SKKL SMPCS dan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan pada alur SKKL SMPCS, khususnya di koridor Merauke-Timika, serta tidak menurunkan jangkar kapal pada area dimaksud.
Menurutnya, untuk wilayah Papua, hanya Telkom operator yang menembus hingga wilayah pegunungan. Akses internet yang terganggu tentu berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan.
Misalnya, aktivitas belajar-mengajar terganggu, layanan kesehatan telemedicine terhenti, transaksi bisnis dan perbankan tertunda, serta pelayanan publik menjadi lambat. Prediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi ini bisa mencapai jutaan dolar.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom, Johan Eko Prasetyo mengungkap vitalnya SKKL SPMCS bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan.
SKKL tersebut merupakan satu-satunya sehingga jika terjadi kerusakan dapat mengganggu kepentingan masyarakat, layanan pemerintah, hingga kegiatan usaha di Papua Selatan.
"Traffic Merauke itu cukup tinggi mendekati 100 Gbps. Bukan hanya untuk voice tapi juga data, internet dan bisnis. Ketika terjadi gangguan, backup yang kita miliki menggunakan satelit paling bisa memenuhi 6 persenya sehingga akan merepotkan sekali bagi masyarakat," ungkapnya.
Diungkapkannya, Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL yang sekaligus dapat difungsikan sebagai rumah ikan.
Dengan penanda ini, kapal-kapal nelayan diharapkan tidak masuk ke area zona inti kabel laut.
Solusi jangka panjangnya akan dibangun kabel lainnya sehingga tidak hanya bertumpu pada SKKL yang tersedia saat ini.
