Ada Nama Jokowi di Pusaran Isu Perebutan Partai Demokrat
Nama Presiden Jokowi ikut terbawa di pusaran isu perebutan kekuasaan Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengendus adanya sebuah upaya kudeta terhadapnya sebagai Ketum Partai Demokrat, yang dilakukan oleh beberapa orang di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi. Ia menduga, tokoh yang berniat mengambil alih partainya, akan menggunakan Demokrat sebagai kendaraan politik untuk Pilpres 2024.
Dalam siaran telekonferensi di kantor DPP Partai Demokrat yang dilakukan Senin (1/2) kemarin, AHY mengaku mendapatkan laporan dari banyak pimpinan kader partai tentang gerakan manuver politik ini. Menurutnya, manuver itu dilakukan secara sistematis karena sudah melibatkan pihak luar.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
Meski demikian, ia tidak merinci siapa nama-nama orang yang disebut berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Namun, belakangan nama Presiden Jokowi ikut dicatut masuk dalam pusaran isu perebutan partai Demokrat. Berikut ulasan selengkapnya:
AHY Sebut Ada Orang Dekat Jokowi Berusaha Rebut Demokrat
Dalam siaran telekonferensi, AHY mengatakan jika dirinya mengetahui kabar manuver politik itu sekitar 10 hari yang lalu, dari aduan para pimpinan dan kader partainya. Ia mengatakan, setidaknya ada 5 orang yang diduga melibatkan pihak internal dan eksternal, tengah mengupayakan rencana tersebut.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," jelas AHY dalam siaran telekonferensi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).
Lebih lanjut, AHY mengatakan jika upaya perebutan partai Demokrat itu bertujuan untuk dijadikan sebagai kendaraan politik dalam pencalonan Presiden pada Pemilu 2024 mendatang. AHY juga menyebut, para pelaku merasa yakin jika gerakan itu akan sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah petinggi negara.
Nama Presiden Jokowi Ikut Terbawa-bawa
Meski AHY tak menyebut secara khusus siapa orang-orang yang diduga merencanakan kudeta, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief justru terang-terangan menyebut Moeldoko sebagai dalang dibalik upaya pengambil alihan partainya.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).
Andi juga menjelaskan, alasan AHY mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya disebut mencatut nama Jokowi. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengatakan, Moeldoko menyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky lewat keterangan tertulis kepada merdeka.com, Senin (1/2).
Dia menjelaskan, cara Moeldoko berupaya 'menggoyang' posisi AHY dengan langsung menemui para kader Demokrat. Hal ini terungkap dari pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.
Moeldoko Akui Temui Kader Demokrat
©2020 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir
Menanggapi kabar yang beredar, Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko mengakui memang sempat bertemu beberapa pihak dari partai Demokrat. Namun, ia mengklaim pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah dari partai yang kini dipimpin oleh AHY itu. Dia pun mengatakan, tidak hanya pihak dari partai Demokrat yang ditemui, seluruh pihak pun ditemui oleh dirinya.
"Ya yasudah dengerin saja, saya sih sebenarnya prihatin dengan situasi itu dan saya bagian yang mencintai Demokrat dan muncul isu," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).
"Apa susahnya itulah menunjukan jenderal yang tidak mempunyai batas apapun, kalau itu yang menjadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya enggak keberatan," tambahnya.
Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Tak Tahu Menahu
Selain itu, Moeldoko juga meminta untuk tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana. Sebab, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu mengatakan, jika Presiden Joko Widodo tidak mengetahui hal tersebut.
"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.
Dalam siarannya itu, Moeldoko juga memberikan sindiran pedas kepada AHY dan mengatakan jika seharusnya seorang pemimpin tidak mudah terbawa perasaan (baper).
"Berikutnya saran saya, jadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat jangan mudah baper dan terombang ambing. Kalau anak buahnya enggak boleh ke mana-mana ya diborgol saja, kalau ada kudeta itu dari dalam bukan dari luar ya begitu saja," kata Moeldoko.