Kerja Keras Lepas dari Pandemi
Menurutnya, masyarakat mematuhi protokol kesehatan juga merupakan salah satu bagian untuk menekan kasus positif Covid.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mengejar target vaksinasi Covid-19 agar selesai akhir tahun ini. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Targetnya akhir tahun ini semua bisa divaksinasi. Kita lihat rate vaksinasi menjadi penting, sekarang sekitar 160 ribuan. Kemudian ditargetkan berikutnya naik ke 500 ribu dan berikutnya 1 juta per hari," kata Airlangga.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2021 bertemakan 'evaluasi satu tahun penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Graha BNPB Jakarta, Selasa (9/3).
Meski begitu, Airlangga menyadari bahwa target itu tak bisa berjalan lancar tanpa ketersediaan dosis vaksin sampai vaksinator di lapangan. "Arahan Bapak Presiden 182 juta masyarakat di luar usia 19 tahun ke bawah itu divaksinasi secara keseluruhan," tuturnya.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada dua hambatan dalam pengendalian Covid-19 yang perlu diselesaikan. Dante menyebut kedua hambatan pengendalian Covid-19 tersebut ada di tingkat masyarakat dan di tingkat pemerintah.
"Hambatan di tingkat masyarakat itu adalah bahwa masyarakat sudah mulai lelah, sehingga kepatuhan menjalankan 3M di beberapa tempat menjadi kendor," ujarnya.
Ia menambahkan tidak semua upaya pengendalian menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, masyarakat mematuhi protokol kesehatan juga merupakan salah satu bagian untuk menekan kasus positif Covid.
Sementara itu, menurut Dante hambatan di tingkat pemerintah adalah masih belum optimalnya penerapan 3T (testing, tracing, treatment).
"Laboratorium testing harus ditangani dengan baik karena setelah itu prosesnya adalah proses tracing. Proses tracing ini masih menjadi PR besar di tingkat pemerintah karena kita belum mendapatkan rasio yang direkomendasikan WHO yaitu sekitar 1-30 tracing," katanya.
Dante berharap dengan melakukan ekspansi proses tracing, fatality rate dapat menurun karena pasien Covid-19 diketahui dalam stadium yang lebih dini sehingga dapat diobati dan mencegah terjadinya kematian.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa pihaknya berupaya tak hanya memberikan bantuan, namun juga meningkatkan potensi ekonomi di daerah pelosok tersebut. Tak cuma itu, Risma juga berencana akan membangun potensi peternakan hingga pertanian.
"Misalnya Suku Anak Dalam yang akan kita datangi besok, kita sudah siapkan kambing masing-masing kepala keluarga 2 pasang kambing, sehingga di tiap kelompok (45 dan 29 KK) bisa dijual," ungkap wanita bernama lengkap Tri Rismaharini ini.
Adapun untuk meningkatkan potensi pertanian, menurut Risma, pihaknya akan membawa bibit pertanian dan alat bertani untuk Suku Anak Dalam tersebut.
"Saya membawa bibit pisang dan ubi jalar dan peralatan pertanian. Semua itu untuk membantu perekonomian dan bukan hanya menerima bantuan," jelasnya.
Menteri Desa, DPTT dan Transmigarasi Abdul Halim Iskandar menyebut, Rp3 triliun dana desa sudah disebar ke 12.956 desa yang melaksanakan PPKM mikro. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan posko tanggap Covid-19.
"Total dari seluruh dana itu digunakan untuk berbagai hal untuk pembiayaan posko tanggap Covid-19," ujarnya.
Tak hanya PPKM mikro, Halim Iskandar juga membeberkan penggunaan dana desa untuk pengendalian dan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 nasional. Dia menyebut, hingga 8 Maret 2021, dana desa yang digunakan untuk desa aman Covid-19 sebesar Rp519.740.836.080.
Menurutnya, total dari seluruh dana yang sudah tersalur digunakan untuk berbagai hal. Misalnya untuk pembiayaan operasional posko gerbang desa atau posko tanggap Covid-19.
Abdul Halim pun berharap, dengan dilanjutkannya dana desa untuk Covid-19 yang di dalamnya terdapat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa serta relawan desa lawan Covid-19, bisa meminimalisir penyebaran Covid-19 di desa.
"Serta bisa menguatkan ekonomi masyarakat di desa," pungkasnya.
Reporter Magang: Syifa Caecar Madyaratri