Membongkar 'Operasi Senyap' Dekati 5 Kader NU buat Berangkat ke Israel, Ada Fakta Mengejutkan
PBNU Bongkar adanya 'operasi senyap' yang berhasil memberangkatkan 5 kader NU ke Israel.
Membongkar 'Operasi Senyap' Dekati 5 Kader NU buat Berangkat ke Israel, Ada Fakta Mengejutkan
Foto lima orang kader Nahdlatul Ulama (NU) bertemu Presiden Israel Isaac Herzog viral di media sosial.
Pertemuan tersebut mengundang beragam reaksi dari masyarakat hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turun tangan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membeberkan kronologi keberangkatan lima kader NU ke Israel.
Dalam sesi konferensi pers yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta pada Selasa (16/7) kemarin, Gus Yahya menduga ada pihak yang melakukan 'operasi senyap' menyasar para kader NU.
"Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang berkonsolidasi jadi memang ada yang mendekati mereka satu per satu untuk diajak berangkat."
"Memang mereka di sana programnya sekadar pertemuan-pertemuan dialog dengan berbagai pihak katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel dan memang itu mendadak diadakan di sana," kata Gus Yahya.
- Membedah 2 NGO di Balik Pertemuan 5 Kader NU dengan Presiden Israel
- Akhirnya Terbongkar, Ini Pihak yang Mendanai 5 Kader NU ke Israel Bertemu Presiden Isaac Herzog
- VIDEO: Operasi Senyap Dekati 5 Nahdliyin Buat Terbang ke Israel Dibongkar Ketua PBNU
- 5 Nahdliyin Berkunjung ke Israel dan Bertemu Presiden Isaac Herzog, Ini Sikap PBNU
Lebih lanjut, Gus Yahya sangat menyayangkan tindakan dari para kadernya tersebut.
Namun ia menduga hal tersebut terjadi akibat ketidaktahuan kadernya yang kebanyakan masih berusia muda.
"Saya kira ini hanya karena masalah ketidaktahuan teman-teman tentang konstelasi, peta dan sebagainya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana jadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan," sambungnya.
Gus Yahya menduga adanya kebocoran dari pihak terkait yang tidak sensitif dalam membaca pergerakan dari luar.
Terlebih saat ini mulai banyak pihak asing yang menargetkan NU sebagai bagian dari agenda politik mereka.
Sehingga ia menekankan agar seluruh Nahdliyin perlu waspada dan berhati-hati terhadap setiap kegiatan yang berhubungan dengan luar.
"Ini sebetulnya akibat dari tidak senstifnya pihak-pihak yang tidak melakukan approach dan ini memang banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional itu dan kita sudah perhitungkan sejak awal."
"Maka kepada semua kader dan warga (NU) kita minta hati-hati dalam soal ini," ucap Gus Yahya.
Identitas 5 Kader NU Berangkat ke Israel
Sebelumnya, PBNU juga telah mengonfirmasi bahwa memang benar ada 5 kader mereka yang berangkat ke Israel.
"Itu ada 5 orang ya satu dosen dari Unusia, ada satu dari Pagar Nusa ada 2 dari Fatayat ada satu dari PWNU DKI," kata Gus Yahya.
Meski belum semua nama terkonfirmasi, ada satu kader NU yang informasinya sudah terungkap.
Satu sosok yang sudah diketahui adalah tokoh muda Nahdliyin sekaligus dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dalam program studi Sejarah Peradaban Islam, Zainul Maarif.
Zainul menempuh pendidikan S1 di Universitas Al Azhar. Selanjutnya, dia menjalani pendidikan S2 Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia dengan meraih gelar Magister Humaniora. Gelar ini didapatkannya pada tahun 2006.
Usai meraih gelar Magister Humaniora, Zainul selanjutnya menempuh pendidikan S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada 2019. Ia pun resmi meraih gelar Doktor pada 2022.
Mengikuti arahan dari Ketua Umum PBNU, Unusia akan melakukan sidang etik kepada Zainul Maarif.
"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang bersangkutan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri, Senin (16/7) dikutip dari Antara.
Kader lain akan mendapat sanksi yang diserahkan ke badan otonom (banom) masing-masing dari lima kader NU tersebut.
"Soal sanksi kita serahkan (ke badan ortonom) nanti jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk dalam soal keterlibatan LPWNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci," kata Gus Yahya saat konferensi pers di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).