Prabowo 'Digempur' di Debat Capres, Pendukung Ungkap Kebijakan Membangun Holding BUMN Industri Pertahanan

Debat Calon Presiden (Capres) ketiga berlangsung seru dan panas. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mendapat gempuran bertubi-tubi dari dua capres lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Dari soal kebobolan hacker, food estate, rumah prajurit TNI, anggaran Kemenhan, strategi kawasan, korupsi, pengadaan alutsista, hingga pembelian jet tempur bekas, dipertanyakan Anies dan Ganjar ke Prabowo. Bahkan Ganjar menantang Prabowo beradu data.

Prabowo pun berusaha menjawab semua 'serangan' dua rivalnya itu namun tak spesifik. Prabowo beralasan data pertahanan negara bersifat rahasia.

Sekjen Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG) Hanief Adrian mengakui debat Minggu (7/1) malam itu berjalan sangat panas. Dia pun mendukung alasan Prabowo tak cukup waktu menjelaskan semua itu di acara debat karena waktu dibatasi hanya satu hingga dua menit saja.

"Waktu sesingkat itu tidak mungkin cukup untuk mengungkap dengan rinci apa yang sudah dilakukan Prabowo selama lebih dari empat tahun menjabat Menteri Pertahanan," jelasnya.

Dia menjelaskan soal pengadaan alutsista misalnya. Prabowo tidak memiliki cukup waktu untuk mengungkap kebijakannya sebagai Menhan membangun holding BUMN industri pertahanan bernama Defend ID (Defense Industry Indonesia). 

Menurutnya, Defend ID merupakan gabungan dari lima BUMN Industri Strategis yaitu PT LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana Indonesia.

"Yang sulit diungkap Prabowo karena memerlukan waktu lama, Defend ID berupaya mengonsolidasikan BUMN pertahanan yang sebelumnya menurut Dirut Bobby Rasyidin, saling sikut dalam lelang pengadaan alutsista," katanya. 

"Bobby menjelaskan contoh bagaimana PT PAL yang merupakan produsen kapal perang bersaing dengan PT LEN yang dapat menghasilkan otaknya kapal perang yaitu combat management system (CMS). Alhasil, kapal produk PT PAL tidak memiliki CMS produk PT LEN," lanjutnya.

Padahal, lanjutnya, persaingan antar BUMN pertahanan tersebut melemahkan kapasitas industri pertahanan RI untuk bebas dari impor. 

Namun, dengan didirikannya holding BUMN Defend ID, Industri Pertahanan RI memiliki master plan mencapai kemandirian dan bebas impor dalam 15 tahun.

"Dengan master plan serinci itu, tentu hanya dorongan besar atau Big Push yang kita perlukan untuk mencapai kemandirian teknologi pertahanan," jelasnya.

Menurutnya, sejumlah hal yang tidak diungkap Prabowo dalam debat Capres memang hanya bisa menjadi diskursus terbatas dalam Komisi I DPR.

Dia pun mencontohkan forum akademis yang membahas isu geopolitik juga memiliki aturan Chatham House, isu yang dibahas tidak dapat keluar dari forum.

"Security Clearance menjadi syarat utama pembahasan isu pertahanan, karena memang banyak rahasia detail yang tidak dapat diungkap ke publik," katanya.