Rela Berdarah untuk AHY

Partai Demokrat dirundung masalah. Pihak luar yang masih bagian dari pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

2021-03-08 11:46:08

Partai Demokrat dirundung masalah. Pihak luar yang masih bagian dari pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

AHY segera merespons dan menuding KLB itu ilegal. Ia menyodorkan sejumlah aturan dari AD/ART partai soal prasyarat menggelar KLB. Dari sejumlah syarat tak ada satu pun syarat dari aturan partai yang terpenuhi untuk terselenggaranya KLB itu.

"Artinya, pertemuan itu ilegal dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai dasar hukum Partai Demokrat," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY, saat membuka pertemuan dengan ketua DPC dari 514 kabupaten dan kota, mengingatkan kadernya jangan terperdaya oleh fitnah dan kabar bohong yang menyebut KLB itu sah secara hukum.

"Mereka (para ketua DPD dan DPC, Red) adalah pemilik suara yang sah," kata AHY mengacu pada hasil Kongres V Partai Demokrat tahun lalu.

Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Rendusara mengatakan, cap jempol bakal menggunakan darah sungguhan para kader yang didapat dari menusuk ibu jari para kader oleh petugas kesehatan untuk menunjukkan kesetiaan terhadap AHY.

"Sesuai protokol kesehatan, cap darah dilakukan oleh petugas medis penusukan jarumnya. Seperti tes kolesterol dan atau gula darah satu simpatisan satu jarum," katanya kepada Liputan6.com, Minggu (7/3).

Cap jempol darah ini, dia mengungkapkan, guna mengikrarkan kesetiaan kader terhadap AHY. Selain cap jempol, mereka juga akan menandatangani ikrar itu. "Betul, disertai tandatangan," tutupnya.

Demokrat Jawa Tengah

Disamping itu, DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah bersama 35 DPC melakukan ikrar kesetiaan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dilakukan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah 2021 di Semarang.

"Jadi kami anggap KLB di Deli Serdang ilegal. Instruksi dari pak SBY selalu Ketua Majelis Tinggi dan AHY selaku Ketua Umum akan kita tindak lanjuti. Kami semua jajaran akan merapatkan barisan melakukan perlawanan untuk menjaga solidaritas guna melawan (GPK-PD) hasil KLB," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, Minggu (7/3).

Semua kader Partai Demokrat se-Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan (GPK-PD ) atau hasil KLB ilegal," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rinto juga secara tegas menolak hasil KLB karena pelaksanaannya bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Sebab KLB itu tidak sesuai hasil konggres V Partai Demokrat tahun 2020. Bahwa kita semua setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Majelis Tinggi SBY," pungkasnya.

Moeldoko: KLB Ini Konstitusional

Ketua Umum Partai Demokrat terpilih versi kongres luar biasa (KLB) Moeldokomengklaim KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah konstitusional. Hal tersebut kata dia tertuang pada AD/ART partai.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato pertama kali dihadapan para kader di The Hill Hotel and Resort, Jumat (5/3) malam.

Dengan alasan tersebut Moeldoko mau datang dan menerima penunjukan sebagai ketua umum PD. Sebelumnya dalam sambungan telephone dia juga sempat memastikan hal AD/ART dalam partai tersebut.

"Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian semua, setelah hal kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ungkapnya.

Reporter Magang: Anastasya

(mdk/did)