Saat Jokowi dan Anies Baswedan Silang Pendapat Soal Banjir Jakarta

Jokowi Sebut Banjir karena Buang Sampah Sembarangan

Presiden Jokowi mengatakan jika banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek dikarenakan kerusakan ekosistem dan ekologi. Jokowi menilai, jika banjir juga terjadi lantaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-di mana banyak hal," ucap Presiden Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta pada Kamis (2/1) lalu.

Anies Sebut Banjir Bukan karena Sampah

Sedangkan Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan pendapat yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Anies menyebut jika banjir bukan dikarenakan sampah.

"Halim itu setahu saya enggak banyak sampah. Tapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi, apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak," ucap Anies Baswedan usai meninjau Kampung Pulo, Jakarta pada Kamis (2/1) lalu.

Anies mengatakan jika salah satu penyebab utama banjir yaitu tidak adanya pengendalian air dari sisi selatan Jakarta. "Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies pada Selasa (1/1) lalu.

Ia menambahkan jika kunci dari antisipasi banjir ada pada pengendalian air dari sisi selatan.

Menteri Basuki Sesalkan Normalisasi Sungai Tak Maksimal

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses normalisasi karena sempitnya lahan. Saat ini, banyak rumah-rumah warga yang berdiri bahkan berada di palung sungai.

"Karena lebarnya sungai Ciliwung sudah sempit, jadi gimana itu, lebarnya sudah berkurang, berarti harus kita lebarkan lagi. Tapi sekarang rumah itu bukan di bantaran, tapi sudah ke palung sungainya, ini juga bukan hal yang mudah," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Penyebab Banjir Tak Selalu Soal Normalisasi Sungai

Gubernur DKI Anies Baswedan menambahkan, jika penyebab banjir tak selalu soal normalisasi sungai. Anies mengatakan jika faktanya seperti terjadi di wilayah Kampung Pulo yang masih terdampak banjir hebat kemarin.

"Di sini (wilayah Kampung Pulo) memang sudah dilakukan normalisasi dan faktanya masih tetap terjadi banjir, karena itu memang dalam jangka panjang kita harus melihat penyelesaiannya secara lebih komprehensif," ujar Anies Baswedan.

Pengendalian Banjir Wewenang Pemerintah Pusat

Anies mengatakan jika pengendalian banjir merupakan wewenang pemerintah pusat. Ia berpandangan, demi mengantisipasi banjir wajib memiliki pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk dan embung. Sehingga akan ada kolam retensi untuk mengontrol serta mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir.

"Jadi dengan cara seperti itu Insya Allah (banjir teratasi), tapi itu semua kan kewenangannya di pusat yah, jadi kita lihat nanti pemerintah pusat," ucap Anies Baswedan.

Fokus Pemerintah Provinsi DKI

Gubernur DKI Anies Baswedan kemudian menegaskan jika fokus di pihak Pemerintah Provinsi Jakarta yaitu untuk memastikan keselamatan warga ibu kota yang terdampak banjir terlebih dahulu.

"Fokus kami memastikan keselamatan warga, bahwa pelayanan terjamin dan bagi semua warga yang terdampak kita akan bantu sebisa mungkin," jawab Anies.

Presiden Jokowi Minta Pemda Bekerjasama

Presiden Joko Widodo pun meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk bekerjasama menangani masalah banjir tersebut. Jokowi mengingatkan jika hal terpenting saat ini ialah mengevakuasi warga yang terdampak banjir.

"Keselamatan keamanan masyarakat harus didahulukan. Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," ucap Presiden Joko Widodo.

Instruksi Presiden Jokowi

Melansir dari bnbp.go.id, Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi terkait penanganan banjir di Jakarta. Instruksi tersebut seperti memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR untuk bergerak bersama menanggulangi banjir. Nomor satukan keselamatan warga.

Kedua, fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi. Ketiga, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja sama bersama-sama untuk menanggulangi banjir.