Sang Ayah Bekerja di Kantor Kecamatan, Bocah Jebolan Pesantren Ini Kini Bakal Cawapres dan Memiliki Harta Kekayaan Tembus Rp29 Miliar

Siapa pun bisa mendapatkan nasib baik asalkan ingin berusaha.

Seperti sosok bocah jebolan Pesantren satu ini. Siapa sangka, anak dari pegawai kantor Kecamatan ini memiliki nasib yang bagus. Ia kini bakal Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Pria ini juga memiliki harta kekayaan yang tembus Rp29 miliar. Lantas bagaimana sosok bocah jebolan Pesantren dan anak pegawai Kecamatan yang kini bakal Cawapres 2024?

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10), simak ulasan informasinya berikut ini.

Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Mahfud MD. Ia merupakan seorang hakim, akademisi dan politisi terkenal di Indonesia.

Bagi yang belum tahu, Mahfud MD adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Ia lahir dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah. Melansir dari mkri.id, Mahfud dilahirkan saat sang ayah sedang bertugas sebagai pegawai rendahan di Kecamatan Omben, Sampang.

Ketika berusia 2 bulan, keluarganya lantas pindah ke daerah asalnya yakni Pamekasan. Di sanalah Mahfud banyak menghabiskan masa kecilnya.

Surau dan madrasah diniyyah lah menjadi tempat Mahfud belajar agama Islam. Saat berusia 7 tahun, Ia lantas dimasukkan ke Sekolah Dasar Negeri.

Namun, Mahfud tetap belajar agama di sela-sela waktunya. Ia belajar di Madrasah Ibtida’iyyah pada sore hari. Malam sampai pagi hari, Mahfud kecil melanjutkan belajar agama di Surau.

Perjalanan pendidikannya pun terus berjalan hingga Ia menjadi seorang hakim, akademisi dan politisi terkenal di Indonesia.

Bahkan, kiprahnya di dunia hukum, politik dan pemerintahan di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi.

Terbaru, Mahfud MD resmi diusung sebagai Calon Wakil Presiden dalam pemilihan presiden-wakil presiden periode 2024-2029.

Mahfud merupakan calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Prabowo sebagai calon Presiden PDI Perjuangan.

Penetapan Mahfud sebagai pendamping Ganjar diumumkan secara resmi di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) Menteng, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (8/10).

Sebagai pejabat negara, Mahfud secara rutin melaporkan LHKPN secara periodik. Mengingat sebagai pejabat negara, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah transparansi harta kekayaan.

Bukan hanya itu, dalam LHKPN periode 2022 menunjukan Mahfud tidak memiliki utang.