10 Kiat Deteksi Korupsi di Lembaga Pemerintahan Versi BPKP
Pertama, organisasi pemerintahan harus memiliki kebijakan anti kecurangan yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa pihaknya memiliki program fraud control plan (FCP) dengan sepuluh kiat mendeteksi korupsi yang dapat diterapkan di kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta daerah untuk mencegah terjadinya korupsi dan kecurangan.
"Ini spesial untuk masalah fraud atau kecurangan, jadi sebagai deteksi dan identifikasi kecurangan-kecurangan yang ada di organisasi," kata Ateh dikutip dari Antara, Selasa (14/9).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Dia menjelaskan, pertama, organisasi pemerintahan harus memiliki kebijakan anti kecurangan yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, organisasi pemerintahan mesti memiliki unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan.
Kemudian, standar perilaku dan disiplin dalam organisasi juga mesti dibuat. Di samping itu, organisasi pemerintahan juga perlu memiliki manajemen risiko kecurangan.
"Atribut kelima ialah manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), yakni bagaimana menciptakan komunitas yang imun terhadap kecurangan, yang dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan, dan terutama proses promosi, mutasi, dan sebagainya," imbuh Ateh.
Selanjutnya, organisasi pemerintahan mesti melakukan uji kelayakan saat hendak berhubungan dengan pihak ketiga, terutama dalam soal pengadaan barang dan jasa. Organisasi pemerintahan juga perlu memperkuat whistle blower system serta perlindungan pelapor dugaan kecurangan.
Kemudian, organisasi pemerintah juga perlu secara proaktif mendeteksi proses kecurangan di setiap business process, memiliki prosedur investigasi untuk membuktikan dugaan kecurangan, dan melakukan identifikasi, koreksi, dan eliminasi akar permasalahan dari kecurangan yang ada agar tidak terulang.
"Peran 10 atribut fraud control plan ini akan mendorong optimalisasi peran dari manajemen, fungsi manajemen risiko atau kepatuhan, dan internal audit dalam pengendalian kecurangan," imbuh Ateh.
Baca juga:
Sidang Tipikor Pembangunan Masjid Sriwijaya, Sejumlah Saksi Kompak Tidak Tahu
BPK Temukan Potensi Kecurangan Dalam Anggaran Penganan Covid dan Pemulihan Ekonomi
BPK Klaim Ikut Berkontribusi Berantas Praktik Korupsi di Tanah Air
43 Laporan Dugaan Korupsi di Sumbar Sepanjang Januari-Juni 2021
PNS dan Honorer Disdikbud Banten Dicecar KPK Soal Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel