2015, BI catat transaksi lindung nilai USD 41,61 miliar
"Pada 2014 total derivatif beli korporasi domestik itu USD 36,81 miliar atau rata-rata USD 3 miliar per bulan."
Bank Indonesia mencatat volume transaksi lindung nilai (hedging) sebesar USD 41,61 miliar sepanjang 2015. Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"2015 volume transaksi hedging naik. Pada 2014 total derivatif beli korporasi domestik itu USD 36,81 miliar atau rata-rata USD 3 miliar per bulan. Maka di 2015 itu USD 41,61 miliar selama setahun," ujar Deputi Gubernur BI Hendar, Jakarta, Senin (28/3).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
Menurutnya, peningkatan volume transaksi lindung nilai tersebut diharapkan dapat menekan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit hingga saat ini.
"Tapi kami patut bersyukur bahwa segala upaya yang kami lakukan sudah baik. Rasio current account deficit atau defisit transaksi berjalan kita itu 2 persen di akhir 2015. Upaya ini hasil kebijakan yang dilakukan BI," jelasnya.
Bank sentral berharap perusahaan nasional yang bertransaksi menggunakan valuta asing (valas) dapat melakukan transaksi lindung nilai. Ini bertujuan agar menghindari risiko selisih nilai tukar.
Di sisi lain, transaksi hedging BUMN juga mengalami peningkatan. Ini sejalan dengan keinginan Kementerian BUMN agar perusahaan pelat merah dapat menjadi pendorong transaksi lindung nilai di dalam negeri.
"Di BUMN juga naik, seperti Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, Petrokimia Gresik, Semen Gresik dan Semen Padang sudah adakan master agreement. Transaksi beli BUMN itu USD1,9 miliar di 2015 atau naik 200 persen dibanding 2014 yakni USD580 juta," ungkapnya
(mdk/yud)