3 Solusi Rizal Ramli Atasi Defisit Rp 10,98 Triliun di BPJS Kesehatan
Solusi pertama, Rizal menyarankan pemerintah memberikan suntikan dana Rp 20 triliun untuk menutupi defisit keuangan BPJS. Solusi kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait iuran harus direvisi.
Ekonom Rizal Ramli ikut menyoroti soal masalah defisit pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp 10,98 triliun. Rizal memberikan sejumlah rekomendasi sebagai solusi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Solusi pertama, Rizal menyarankan pemerintah memberikan suntikan dana Rp 20 triliun untuk menutupi defisit keuangan BPJS.
-
Bagaimana Rizal Ramli mengatasi kesulitan keuangan selama kuliah di ITB? Ketika uangnya sudah terkumpul, Rizal Ramli kemudian kembali ke Bandung dan kemudian melunasi uang muka dan biaya kuliahnya di ITB, dan sisa tabungannya ia pakai untuk biaya keperluan sehari-harinya. Enam bulan kemudian, uang simpanannya habis. Rizal kemudian memutar otak untuk mencari biaya untuk makan dan kuliahnya. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, Rizal kemudian mencoba menjadi penerjemah artikel ilmiah untuk dosen dan mahasiswa. Ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan kuliahnya dengan menjadi penerjemah di bantu oleh teman-temannya.Selain menjadi penerjemah, Rizal Ramli juga menjadi pengajar untuk anak-anak ekspatriat yang ada di Bandung sehingga uang kuliahnya dapat selalu tercukupi.
-
Siapa Rizky Irmansyah? Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi atau ajudan Prabowo, menjadi sorotan karena memiliki postur tubuhnya yang tinggi tegap serta kehadirannya yang sering mendampingi kegiatan Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
-
Mengapa Rizal Ramli dijuluki "Rajawali Ngepret"? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
-
Apa profesi Rizky Irmansyah? Rizky Irmansyah dikenal sebagai seseorang yang tidak memiliki latar belakang militer. Ia adalah seorang warga sipil yang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Jakarta, serta aktif berpartisipasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dikenal sebagai Resimen Mahasiswa (Menwa).
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
"BPJS adalah instrumen penting dalam pelaksanaan UUD 1945. Oleh karena itu, struktur keuangan BPJS harus diperkuat. Dengan satu, pemerintah harus menambah suntikan modal ke BPJS sebesar Rp 20 triliun," kata Rizal di Jalan Tebet Barat IV, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).
Rizal memaparkan solusi kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait iuran harus direvisi.
Menurutnya, iuran BPJS harus mulai diubah sesuai dengan tingkat pendapatan. Skemanya, pekerja yang pendapatannya di bawah upah minimum regional (UMR) tidak perlu membayar iuran.
Kemudian, pekerja yang pendapatannya di atas UMR sampai kisaran Rp 5 juta, diharuskan membayar sekitar 1,5 persen. Saat ini iuran peserta BPJS Kesehatan hanya Rp 23.000 per bulan. Padahal, kalau merujuk pada hitungan para akademisi nilai aktuaria (risiko keuangan) harus di kisaran Rp 36.000.
"Kami minta UU BPJS direvisi agar struktur iuran BPJS menjadi lebih kuat," ujarnya.
Solusi ketiga yang ditawarkan adalah besaran premi yang diberikan BPJS disesuaikan dengan penyakitnya. Rizal mengusulkan untuk penyakit-penyakit kronis dan membutuhkan biaya besar seperti jantung, stroke, gagal ginjal dikenakan tambahan biaya.
"Untuk penyakit-penyakit kronis dan terminal struktur pengeluaran BPJS harus disesuaikan dengan pendapatan pasien. Penyakit golongan atas harus ada top up fee, selain itu iuran top up chargenya," sambung Rizal.
Mantan Menko Bidang Kemaritiman itu juga menyarankan pemerintah dan pihak BPJS memperbaiki layanan. Dia mengaku mendapatkan keluhan soal prosedur pelayanan yang rumit, berbelit dan memakan waktu.
"Saya dengar keluhan dari rakyat pekerja yang pakai BPJS ngantrenya ampun-ampunan, prosedur ribet nunggu lama. Hari ini ada sistem komputer ada sistem online bisa ditebak," tandas Rizal.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris membeberkan penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Salah satunya yakni minimnya iuran dana yang diberikan oleh masyarakat penerima manfaat.
Berdasarkan data premi sejak 2016, biaya per orang setiap bulannya mencapai Rp 35.802, padahal premi per orangnya hanya Rp 33.776. Sementara pada 2017, per orang biayanya mencapai Rp 39.744, tetapi premi per orang sebesar Rp 34.119. Artinya, pada 2016 ada selisih Rp 2.026 dan pada 2017 Rp 5.625.
Fachmi tak memungkiri defisit yang dialami oleh perusahaan masih bisa terus meningkat lagi. Sebab menurutnya, posisi saat ini belum menjadi puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Baca juga:
Hilangkan Egosentris, Semua Pihak Diajak Bantu BPJS Kesehatan agar Tak Defisit
Tekan defisit BPJS Kesehatan, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Cerita SBY, Jokowi dan Prabowo pernah tegur peserta saat pidato
BPJS Kesehatan evaluasi sistem rujukan online
Wamenkeu Mardiasmo: BPJS Kesehatan perlu dapat subsidi APBN
Jokowi minta pelayanan masyarakat tak menurun meski BPJS defisit
Jokowi gencar tagih iuran BPJS Kesehatan pada peserta guna tutup defisit