35.000 MW terganjal masalah lahan, DEN salahkan dominasi swasta
"Swasta itu baru bisa membebaskan lahan kalau sudah financial close," ujar Rinaldy.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan pembebasan lahan masih menjadi permasalahan utama dalam program kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Hal ini merupakan pengaruh dari porsi pembangunan program tersebut yang lebih dominan oleh pihak swasta.
"80 persen dari program 35.000 MW dibangun oleh swasta. Swasta itu baru bisa membebaskan lahan kalau sudah financial close. Jadi masalah biaya sudah jelas baru dia membebaskan lahan," kata Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (28/8).
Permasalahan makin runyam karena masyarakat lebih berani untuk menaikkan harga tanah jika yang membeli adalah pihak swasta dibandingkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sehingga menurutnya, pemerintah sebaiknya bisa lebih memperbesar porsi PLN dalam pembangunan program ini.
"Kalau bisa pemerintah yang membebaskan tanah, dan bisa mendapatkan harga yang sesuai, maka ini bisa menyelesaikan sebagian besar permasalahan dari program 35.000 MW," imbuhnya.
Dengan demikian, Rinaldy mengimbau agar seluruh pihak terkait turut membantu dalam tercapainya target hingga tahun 2019. Sebab, program ini menyangkut banyak pihak, tidak hanya tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Jika program ini tidak selesai di 2019, maka akan terjadi krisis listrik. Ini bukan tanggung jawab esdm saja. Tapi pertanahan, pembebasan tanah. Kalau itu bisa diselesaikan maka permasalahan bisa diselesaikan," jelasnya.
Baca juga:
DPR: pemerintah tak perlu gengsi jika 35.000 MW tak terealisasi
Bos PLN: Proyek 35.000 MW mangkrak tak ganggu pasokan listrik
Proyek 35.000 MW ada yang mangkrak, ini kata Menko Luhut
Ada aturan khusus untuk kontraktor kecil di proyek 35.000 MW
Bos PLN ngotot tetap minta dana jaminan pemenang tender 35.000 MW
Menko Luhut semringah proyek pembangkit 35.000 MW berjalan lancar
Akuisisi PGE oleh PLN dinilai mengancam proyek pembangkit 35.000 MW
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Kapan Pertamina mulai mengoperasikan infrastruktur hilir kendaraan listrik? Dalam mempercepat transisi energi, Pertamina juga telah mengoperasikan infrastruktur hilir kendaraan listrik berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) atau battery swapping station (BSS) yang terletak di 25 lokasi di Jabodetabek.
-
Mengapa Indonesia memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV)? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Siapa yang membangun jaringan listrik di Yogyakarta? ANIEM mulai membangun jaringan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 1914, tepatnya di kawasan hunian orang Eropa di Kotabaru.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).