4 Bukti tak optimalnya program dana desa ala Jokowi
Jokowi meninjau pembangunan penyaringan air bersih dan embung yang anggarannya berasal dari dana desa. Jokowi pun mengakui dana desa rentan diselewengkan. Untuk mengelolanya, Jokowi mengingatkan diperlukan pengawasan yang baik dan dilakukan secara terus menerus.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi meninjau proyek dana desa di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain itu, Jokowi yang didampingi Kepala Desa Tani Bhakti Alamzyah dan Bupati Kukar Rita Widyasari juga meninjau pembangunan penyaringan air bersih dan embung yang anggarannya berasal dari dana desa.
"Apa yang dikerjakan itu apa yang dibutuhkan rakyat. Di sini air kalau pas hujan begini tidak masalah tapi kalau masuk kemarau menjadi masalah besar," ujar Jokowi seperti dilansir Antara, Senin (5/12).
Menurutnya, pembangunan penyaringan air minum serta penyimpanan air untuk kebun maupun sawah sudah tepat. "Dan kita memang tahun depan ini mau kejar yang namanya embung kantong air untuk semua desa yang musim kemaraunya sangat membutuhkan air," katanya.
Jokowi pun mengakui dana desa rentan diselewengkan. Untuk mengelolanya, Jokowi mengingatkan diperlukan pengawasan yang baik dan dilakukan secara terus menerus.
"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi.
Saat awal diluncurkan, Jokowi menjelaskan dana desa dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun. Lewat jumlah besar tersebut, Jokowi berharap seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
"Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," ujarnya.
Berikut 4 bukti tak optimalnya program dana desa ala Jokowi seperti dirangkum merdeka.com.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
Baca juga:
Takut gunakan dana desa, puluhan Kades datangi Kejari Sidoarjo
Pemerintah akan perkuat pengawasan dana desa dengan meningkatkan SDM
Mendagri soal penyelewengan dana desa: Pengawasan sudah komprehensif
Menkeu akui penggunaan dana desa belum optimal
'Uang pajak dikorupsi dari dana desa, ya orang pajak paling marah'
KPK tegaskan dana desa tak cukup diawasi oleh itjen
Tak mampu tekan kesenjangan sosial
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), aturan ini sebagai pengganti PMK nomor 185/2016 yang mengatur hal yang sama. Peraturan ini diharapkan mampu mendorong penyaluran TKDD yang selama ini belum maksimal.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarso Teguh Widodo mengatakan dengan adanya revisi aturan baru diharapkan dapat menekan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Di mana, penyaluran dana desa yang semakin besar, nyatanya belum mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.
"Rasio gini kita masih 0,397, Itu walaupun sudah turun. 2007 sekitar 0,37 paling bagus. 2008-2009 naik sampai 0,4, di 2014 baru mulai turun 0,397. Artinya kesenjangan itu masih lebar," ujar Boediarso, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/4).
Budiarso menjelaskan anggaran transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan, sembilan kali lebih besar apabila dibandingkan dengan anggaran belanja kementerian lembaga dalam dua tahun terakhir.
"Anggaran transfer ke daerah dan dana desa terus mengalami peningkatan. Bahkan sampai saat ini, sembilan kali lipat kenaikannya, melampaui anggaran kementerian lembaga. Dalam dua tahun ini transfer daerah sudah melebihi dari belanja kementerian lembaga," tambahnya.
Boediarso mengatakan peningkatan anggaran TKDD setiap tahunnya, menunjukkan tingginya komitmen pemerintah Jokowi-JK untuk memperkuat pelaksanaan disentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dengan harapan pemerintah daerah dapat mengelola TKDD dengan maksimal untuk mempercepat pembangunan prioritas yang berada di daerah.
"Saat ini kita sedang melakukan transformasi sebagai kelanjutan reformasi. Tahun lalu kita sudah melakukan, untuk memberikan pencerahan kepada kepala daerah dan stakeholder. Baik DPR, DPRD, SKPD di semua daerah dan kepada semua masyarakat luas," pungkasnya.
Tak bisa tingkatkan konsumsi masyarakat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui penggunaan dana desa belum optimal. Padahal, dana desa dapat dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, seperti mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, alokasi dana desa yang bisa mencapai 60 triliun tersebut sebenarnya sangat mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan.
"Kalau dilihat dari uang yang sangat banyak itu, yang paling efektif adalah dana desa. Dana desa benar-benar masuk ke desa. Namun, kalau kita lihat dampaknya belum betul-betul optimal sehingga apakah dia meningkatkan konsumsi maupun investasi pada level yang akar rumput ini menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani di Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).
Untuk itu, kata dia, pengelolaan dana desa mesti dilakukan secara lebih baik dan terencana sehingga dampaknya dapat sungguh-sungguh dirasakan. Alasannya, dana desa merupakan program rutin pemerintah.
"Fokus kita juga dana desa itu setiap tahun dialokasikan jadi ini enggak kayak satu proyek kemudian selesai tapi ini dia terus diterima oleh desa sehingga desa ini memang perlu memiliki kapasitas kelembagaan lebih permanen untuk mengelola dana yang tiap tahun akan diperoleh," tegas Sri Mulyani.
"Jadi jangan sama kayak proyek dulu cuma dikasih uang, dia bangun, bangun desa lalu selesai. Enggak ada terusannya," pungkasnya.
Rawan dikorupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengawasan dana desa tidak bisa dititikberatkan kepada inspektorat jenderal (Itjen). Hal ini ditegaskan meski pada fungsinya itjen berperan sebagai pengawas internal kementerian.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pasca penangkapan Bupati dan Kajari Pamekasan sebagai pertanda pentingnya keterlibatan kementerian lain dalam pengawasan tersebut. Oleh sebab itu, ujarnya, KPK menggandeng Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Kemendes PDTT dalam konteks pencegahan.
"Kalau dikatakan, sebaiknya diurus inspektorat, tentu tidak masuk akal dalam konteks OTT yang kita lakukan kemarin. Menjadi persoalan kalau Inspektorat pun bermasalah, bahkan penegak hukum setempat pun juga diproses saat ini," ujar Febri, Selasa (8/8).
Kendati demikian, dia tidak mengatakan adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pamekasan sebagai bentuk ketidakberhasilan Itjen di kementerian tersebut dalam pengawasan dana desa. Dia berujar operasi tangkap tangan beranjak dari sejumlah pengaduan mengenai hal tersebut dan melibatkan aparat penegak hukum.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 11 undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang mengatur kewenangan KPK menangani penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan perbuatan tindak pidana korupsi.
"OTT di Pamekasan yang dilakukan KPK adalah indikasi suap pada penegak hukum setempat yang menangani kasus dana desa," tandasnya.
Tak ada infrastruktur air bersih
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2016 lalu, pemerintah telah mengeluarkan dana desa sebanyak Rp 40 triliun untuk infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan dan jembatan di desa tidak kecuali untuk Mandi Cuci Kakus (MCK). Namun sampai saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas MCK.
"Untuk orang yang tinggal di kota rasanya sudah dianggap itu adalah kebutuhan biasa. setiap rumah itu ada MCK nya. Tapi tidak terjadi di semua desa, di semua rumah di Republik ini," katanya di gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (2/3).
Ani mengatakan, jika MCK belum merata di Indonesia, maka ini akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat Indonesia, di mana masyarakat menjadi tidak sehat.
"Kalau tidak ada MCK, tidak ada air bersih sangat mungkin anak-anaknya tidak sehat. Kalau anaknya tidak sehat ditambah gizinya memburuk, sangat mungkin dia akan jadi tenaga kerja atau masyarakat yang tidak produktif. Kalau tidak produktif akan jadi beban bagi tidak hanya keluarga tapi negara," ujarnya
Padahal, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di pedesaan dan ini merupakan tujuan dari dana desa sehingga masyarakat di pedesaan mendapatkan kesejahteraan.
"Saya juga lihat dana desa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi di desa, dari mulai pelatihan pengusaha kecil untuk pemuda, untuk melatih ibu rumah tangga melakukan e-marketing, dan introduce korporasi di daerah," pungkasnya.