4 Celetukan salahkan Jokowi tunjuk Arcandra jadi Menteri ESDM

Istana disebut teledor

Belum genap sebulan menjabat Menteri ESDM, status kewarganegaraan Arcandra Tahar tengah ramai diperbincangkan. Acandra disebut memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai, jika Arcandra terbukti berstatus WN Amerika, maka menunjukkan pihak istana teledor dan kecolongan. Sehingga, penunjukan Arcandra sebagai menteri dinilainya melanggar Undang-Undang.

"Ya berdasar pada peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan Jabatan Negara, sudah jelas syaratnya haruslah WNI. Artinya, ketika dia tidak dalam posisi WNI maka itu suatu keteledoran pihak istana," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Meski begitu, Sudding mengaku telah mengantongi informasi dari Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie soal jalur Acandra kembali ke Indonesia.

"Nah tadi Pak Ronny Sompie sudah menjelaskan data-data perlintasan yang bersangkutan yang masuk ke Indonesia, datanya sudah didapatkan tapi belum diungkapkan ke publik oleh Kemenkum HAM," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, status warga negara Menteri ESDM Arcandra Tahar merupakan warga negara Indonesia. Namun Yasonna mengakui Arcandra punya paspor Amerika, tapi sudah dikembalikan.

"Jadi sudah dikembalikan ini (paspor) Amerika Serikat menurut Undang-Undang Kewarganegaraan dan menjadi norma universal di dunia tidak boleh ada yang stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui sk Menkum HAM kepada Pak Arcandra," ujar Menteri Yasonna.

Jokowi salah ambil keputusan

Pemerintah diminta segera mengklarifikasi polemik status kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir 'pembisik' Presiden Joko Widodo yang dinilai memberikan masukan salah dengan mengajukan Arcandra sebagai menteri saat reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.

"Mengangkat menteri tidak boleh sembarangan. Baru ketemu satu dua kali lalu diangkat jadi menteri. Memang dari dulu kritik saya kepada orang-orang di sekitar Pak Jokowi, kayaknya enggak punya sistem. Dibiarkan Presiden mengambil keputusan yang salah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Fahri mencontohkan institusi BIN yang seharusnya memberikan rekomendasi dan data soal rekam jejak Arcandra baik selama di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

"Bagaimana klarifikasi dari BIN. Itu harus ada track record nya. Dari dia lahir pernah enggak dia tidak loyal kepada bangsa kita? pernah enggak dia melakukan sesuatu yang mengancam negara kesatuan dan sebagainya? Harus ada evaluasinya," tegasnya.

Jika Arcandra terbukti memiliki dua kewarganegaraan, Fahri menyarankan Jokowi memecat Menteri ESDM. Sebab, sektor migas sebagai pos yang cukup penting sebagai penopang ekonomi negara akan terganggu.

"Dia memegang satu sektor yang dalam UUD itu paling ketat pengaturannya," ucapnya.

Jokowi lakukan akrobat hukum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar tersandung masalah kewarganegaraan. Menteri yang baru masuk ke Kabinet pada reshuffle jilid II ini memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat saat dilantik Presiden Joko Widodo menjadi menteri. 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana berpendapat, status kewarganegaraan Indonesia Arcandra hilang secara otomatis bila dia memiliki paspor AS walaupun sudah dikembalikan. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan Menteri Arcandra, dianggapnya pemerintah sedang melakukan akrobat hukum.

"Pemerintah bisa saja melakukan akrobat hukum untuk tetap mempertahankan Arcandra menjadi Menteri ESDM. Bila ini terjadi pemerintah harus bisa meyakinkan kepada publik keputusan-keputusan Menteri ESDM akan mengedepankan kepentingan nasional," kata Hikmahanto saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (15/8).

Menurut Hikmahanto, Menteri Arcandra akan berada dalam posisi yang sulit bila mengambil keputusan yang berbau Amerika Serikat. Di satu sisi dia memiliki paspor Amerika dan di sisi lain sudah diangkat sebagai pembantu Presiden Jokowi.

"Bila memenangkan perusahaan AS maka publik akan mengkaitkan kecurigaan terkait kewarganegaraan AS yang mungkin pernah dimiliki. Namun bila Menteri Arcandra khawatir atas kecurigaan publik dan karenanya mengambil keputusan yang tidak berpihak pada perusahaan AS maka ini tidak adil bagi perusahaan tersebut, bahkan Indonesia bila secara kualifikasi perusahaan AS tersebut sangat layak," jelasnya.

Pakar Hukum Internasional UI ini memberikan contoh terkait pengambilan keputusan untuk memperpanjang atau tidak soal Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Arcandra tidak saja harus memberi argumentasi teknis tetapi juga harus bisa meyakinkan kepada publik keputusannya adalah yang terbaik bagi Indonesia.

"Satu hal yang pasti selama menjabat sebagai pembantu Presiden, Arcandra harus bisa benar-benar membantu Presiden, bukan menjadi beban bagi Presiden," tandasnya.

Sejarah RI ada menteri dari WNA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar disebut memiliki paspor ganda yakni Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Mengacu pada pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Arcandra secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia ketika dia memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.

Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik WN Amerika sebagai Menteri ESDM. Tetapi, menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Arcandra bisa kembali mendapatkan status WNI usai menyatakan sumpah jabatan sebagai pejabat negara.

Namun pernyataan Yasonna dibantah oleh anggota DPR komisi I DPR Syarif Hasan. Syarif mengatakan, tidak ada aturan yang menyatakan Arcandra bisa kembali menjadi WNI setelah disumpah sebagai menteri.

"Itu tidak pernah diatur dalam UU. Tidak ada kaya begitu, kecuali kalau dia mau bikin peraturan baru silakan saja. Gitu loh," kata Syarif saat dihubungi, Senin (15/8).

Waketum Partai Demokrat ini mengatakan, salah satu cara agar Arcandra bisa menjadi WNI adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri atau Surat Keputusan untuk menerima kewarganegaraan asing menjadi menteri di Indonesia.

"Ya silakan kalau mau bikin peraturan menteri silakan saja," tegasnya.

Arcandra disebut telah mengembalikan paspor Amerika miliknya. Meskipun demikian, proses penghapusan WN Amerika akan membutuhkan proses panjang. Otomatis, lanjutnya, pos menteri ESDM saat ini diisi oleh WN Amerika.

"Ya bagaimana caranya gitu loh, jadi selama mengembalikan paspor sampai clear itu berarti ada orang Amerika naik jadi menteri di Indonesia," terangnya.

"Langsung hari ini dikembalikan, kan tidak bisa tiba-tiba selesai urusan di Amerika. Kan ada proses ya. Berarti dalam sejarah, Indonesia pernah mengangkat orang Amerika jadi menteri," tambah dia.

 

Baca juga:
Setnov: Jokowi sudah tahu apa yang diputuskan soal Arcandra
Wapres JK tak mau soal dua paspor Menteri Arcandra diributkan
Siap buldoser pengganggu Arcandra Tahar, ini penjelasan Menko Luhut
Gelar rapat koordinasi, Menko Luhut tak bahas status Arcandra
Menko Luhut soal status Arcandra: Presiden tidak pernah marah-marah
Gus Solah minta Menteri Arcandra jujur soal kewarganegaraan
Demokrat sebut Jokowi langgar UU, minta Menteri Arcandra dicopot