4 Fakta baru soal proyek 35.000 MW Jokowi bikin PLN terancam bangkrut

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

2017-09-28 08:00:00

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Sri Mulyani mengatakan dengan pertimbangan sumber penerimaan PLN dari TTL dan subsidi pemerintah, maka kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Selain itu, Menkeu mengharapkan Menteri Jonan dan Menteri Rini dapat melakukan efisiensi biaya operasi.

"Pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan untuk meniadakan kenaikan TTL yang dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," katanya.

Sementara itu, Deputi Bisang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PLN telah menyiapkan langkah-langkah dalam memenuhi pendanaan di antaranya revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

"Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund yang lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemajuan proyek," kata Edwin.

Edwin menegaskan kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban kreditur, baik kreditur perbankan maupun obligasi perusahaan. Selain itu, saat ini porsi penggunaan BBM dalam komposisi produksi tenaga listrik menurun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi 5,8 persen di 2017.

Sementara, Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik telah menurun dari Rp 1.419 per Kwh pada 2014 menjadi Rp 1.303 per Kwh. "Dalam saat bersamaan, PLN juga mengemban tugas PSO, di mana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan persaingan bisnis," jelasnya.

Berikut fakta-fakta baru dalam proyek 35.000 MW ala Jokowi seperti dirangkum merdeka.com:

Baca juga:
Korea Selatan tertarik garap pembangunan kereta Sulawesi Selatan
Allianz Life Indonesia: Proses klaim berdasar prinsip penuh kehati-hatian
Rizal Ramli pernah ingatkan ancaman kebangkrutan PLN akibat proyek 35.000 MW Jokowi
Lewat inovasi, kekayaan kuliner lokal bisa tingkatkan ekonomi daerah
INDEF catat tiap kenaikan kepemilikan hak paten dorong pertumbuhan ekonomi
Jokowi minta karya kerajinan tangan lokal dipasarkan lewat online

Jonan: Proyek 35.000 MW selesai 2024 bukan 2019

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui proyek kelistrikan 35.000 Megawatt (MW) tak bisa selesai pada 2019. Menurutnya, proyek Jokowi ini akan selesai di 2024.

"Kan 35.000 itu enggak diselesaikan sampai 2019 saja, kan enggak mungkin diselesaikan secara teknis. Akan diselesaikan mungkin sampai 2023-2024," ujar Jonan di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (27/9).

Jonan menilai proyek tersebut tak akan memberatkan PT PLN (Persero). Alasannya, investasi dalam program ini memang telah disepakati yaitu 25.000 MW dikerjakan swasta atau IPP dan 10.000 MW dikerjakan oleh PLN.

"Memang arahan presiden. Kalau investasi 35.000 MW, memang dulu pembagiannya 25.000 MW itu swasta, 10.000 dikerjakan PLN. Kalau memang PLN investasinya dirasa berat, ya sudah, diserahkan ke swasta. Nanti kita evaluasi PLN," jelas Jonan.

Advertisement

Luhut akui program 35.000 perlu direvisi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui harus ada revisi dalam target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan atau program 35.000 MW yang rampung 2019 mendatang.

Menurutnya, program 35.000 MW itu merupakan target dengan asumsi kala itu pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 6-7 persen. Sedangkan saat ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya akan tumbuh 5-6 persen.

Berdasarkan perhitungan, baik oleh PLN maupun Kementerian ESDM, hingga 2019 kemungkinan pembangkit listrik yang bisa dibangun hanya mencapai 20.000-22.000 MW.

"Saya pikir sudah sesuai rencana, hanya kita perlu adakan penyesuaian. Kalau kita bikin 7 persen asumsi 35.000 MW, nanti kita jadikan 35.000 MW akan jadi 'costly'. Jadi kita perlambat beberapa proyek," ujar Luhut di sela-sela Rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) dikutip Antara Bandung, Rabu (27/9).

Rizal Ramli pernah ingatkan proyek 35.000 MW bikin PLN bangkrut

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Hal ini pernah diingatkan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pada 2015 lalu. Saat masih menjabat, Rizal Ramli meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) untuk merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW menjadi 16.167 MW.

Menurutnya, jika ngotot proyek tersebut digenjot maka PLN bakal mengalami kebangkrutan. Revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019.

Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/11).

Dia menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

Meski terancam bangkrut, tarif listrik PLN tak naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo tetap memutuskan tak menaikkan tarif tenaga listrik hingga akhir tahun ini. Meskipun, kebijakan tersebut membuat PLN terancam bangkrut akibat gagal bayar utang guna membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

"Bapak Presiden (Jokowi) sudah memutuskan, sampai akhir tahun, yakni 1 Oktober sampai 31 Desember 2017, tarif listriknya tetap sama, tidak naik," ujar Jonan di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (27/9).

Jonan menjelaskan penundaan kenaikan tarif taenga listrik ini atas pertimbangan daya beli masyarakat. Kendati demikian, penundaan ini mengakibatkan PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun.

"Kalau dari analisa kemungkinan kalau tarif listrik enggak naik sampai akhir tahun, mungkin PLN akan kehilangan pendapatan, jadi bukan rugi, pasti masih untung. Kehilangan pendapatan itu mungkin sekitar Rp 5 triliun. Jadi enggak apa-apa. Kan pendapatannya PLN Rp 300 triliun lebih setahun," jelasnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini juga meminta PLN melakukan efisiensi biaya perawatan pembangkit listrik dan transmisi. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur tarif tenaga listrik dari energi primer.

"Kalau gas kan sudah diatur. Kalau atur batubara, ya kita mesti rapat dengan asosiasi produsen batubara," kata Jonan.

(mdk/sau)