4 Fakta Sindiran Prabowo Soal Menteri Pencetak Utang

Utang RI menumpuk

Prabowo mengungkapkan, banyaknya utang Indonesia yang kian menumpuk. Membuat bangsa dan rakyat Indonesia semakin terpuruk dan sengsara. Hal itu dia sampaikan saat melakukan orasi kebangsaan di depan massa pendukung dari Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Meski begitu, dia tak ingin para Alumni Perguruan Tinggi yang hadir melihat dan menilai Prabowo sebagai orang sakti yang bisa dengan cepat mengubah kondisi yang ada sekarang ini.

"Ini kalau ibarat penyakit, saya katakan stadium sudah cukup lanjut, sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus, kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berjanji bersama dengan Sandiaga Uno akan mengumpulkan putera-puteri terbaik Indonesia yang terbaik di Republik Indonesia, jika diberi mandat oleh rakyat Indonesia.

"Kita akan kumpulkan yang terbaik dari semua kelompok etnis, dari semua suku, semua agama, dari semua latar belakang. Yang terbaik kita kumpulkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia," jelasnya.

Tanggapan Kemenkeu

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menilai apa yang disampaikan oleh Prabowo telah menciderai tidak hanya Menteri melainkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," kata Nufransa dikutip dari laman facebooknya, Minggu (27/1).

Menurutnya, Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. "Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti. "Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," jelasnya.

Pernyataan Prabowo tidak tepat

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pernyataan Prabowo soal penyebutan menteri keuangan menjadi menteri pencetak utang sangat personal dan tidak tepat dilontarkan Prabowo.

"Itu saya kira terlalu personal, kalau Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang, itu terlalu personal. Kan Menteri Kuangan juga di bawah koodinasi Menteri Koordinator Perekonomian dan Presiden ( Jokowi)," kata Bhima, dalam acara diskusi Forum Tebet, Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Senin (28/1).

Bhima mengatakan, persoalan utang sendiri sebetulnya sudah ada sejak presiden pertama. Dengan demikian, kritik mengenai utang mestinya ditujukan pada penempatan fungsi utang yang sudah dilakukan pemerintah saat ini.

"Sejak zaman Soekarno sebenarnya kita memiliki utang tapi dalam bentuk pinjaman. Lebih tepat terjadi lonjakan utang di Sri Mulyani (Menteri Keuangan) tidak produktif. Kritiknya harusnya lebih ke situ. Itu jadi sangat-sangat personal," jelasnya.

Bagaimana kondisi utang RI saat ini?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Mengutip data APBN Kita edisi Januari 2019, utang tahun lalu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan penerbitan surat berharga sebesar Rp 3.612,69 triliun.

"Pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel di tengah kondisi pasar 2018 yang volatile. Rasio utang Pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB," demikian ditulis Kemenkeu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku pertambahan utang pemerintah sepanjang 2018 sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah besar. Dia mengaku, utang yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kemampuan Indonesia.

Memang, pada 2018, pemerintah membutuhkan banyak pendanaan untuk pembangunan nasional, terutama dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dalam negeri. Namun, tujuan akhir semua itu demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas.

"Jadi utang tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik. Kita lihat terjaga tidak? Terjaga lah. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen dengan defisit makin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance kita hampir nol," tegas Menteri Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1).

Dijelaskannya, rasio utang terhadap GDP yang ditetapkan sebagai ambang batas yaitu sebesar 30 persen. Hingga saat ini, rasio tersebut masih terjaga dengan baik. Bahkan Menteri Sri Mulyani coba membandingkan dengan beberapa negara berkembang di dunia yang rasionya lebih besar namun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

"Bayangkan, defisit kita tahun lalu itu hanya 1,7 persen. Sementara negara lain defisit lebih gede, ekonomi tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang kita lihat," tegas Menteri Sri Mulyani.

"Poin soal utang adalah alat yang digunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," lanjut dia.