5 Alibi pemerintah beri diskon bea keluar untuk Freeport

Jika serius bangun smelter

Diskon bea keluar ini akan diberikan pada perusahaan tambang manapun yang serius menunjukkan niat membangun instalasi pengolahan tambang, hingga periode 2017. Kebijakan itu berlaku untuk semua jenis perusahaan yang menggali mineral tapi belum dimurnikan.

Syarat pemberian pelonggaran itu adalah perseroan wajib menyerahkan hasil Feasibility Study (FS) dan uang jaminan. "Karena ada kesungguhan bangun smelter tersebut itu dikasih (diskon)," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/3).

Bukan soal takut pada AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik tak bisa menerima jika rencana pengurangan bea keluar bagi perusahaan tambang yang membangun smelter, dianggap sebagai bentuk ketakutan pemerintah pada investor asing.

Dia menyebut kebijakan itu wajar untuk merangsang percepatan pembangunan instalasi pemurnian bahan mineral. Jero Wacik mengklaim, perusahaan tambang rata-rata sepakat dengan kewajiban mengolah bahan mineral di dalam negeri. Ini sesuai amanat UU nomor 4 tahun 2009.

Akan tetapi, bea keluar minimal 25 persen untuk ekspor konsentrat yang ditetapkan Kementerian Keuangan dianggap terlalu tinggi, sehingga pelaku usaha butuh insentif lain.

Jero lantas membantah bila kebijakan itu spesifik untuk mengakomodasi kepentingan PT Freeport Indonesia yang merupakan tambang multinasional asal Amerika Serikat. Dalam pandangannya, wajar jika perusahaan diberi kelonggaran fiskal karena target pemerintah adalah adanya pengolahan dalam negeri sehingga tak ada ekspor bahan mineral mentah.

"Dibilang takut sama Amerika Serikat, padahal kita enggak ada soal takut, ini soal logika saja. Kalau smelter sudah dibangun, ada jaminan, ada roadmapnya, nanti BK-nya akan menurun, nol sudah. Karena sudah ada pengolahan di dalam negeri," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/4).

Secara gradual turun

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, bea keluar ekspor mineral ini memang bisa terus berkurang ataupun menjadi nol persen ketika pembangunan smelter sudah selesai. Hal ini sudah diatur dalam aturan yang jelas.

"Soal minerba yang ada itu adalah penegasan pengaturan road map tentang bea keluar dikaitkan dengan kesiapan pembangunan smelter. Jadi bea keluar itu kan tadinya 25 persen tapi kan itu bisa sampai 0 persen apabila smelternya sudah selesai," ucap Hatta di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

Hatta menegaskan, bea keluar yang bisa sampai nol persen tersebut tidak serta merta diartikan sebagai diskon ataupun kelonggaran. Pengurangan bea keluar sejalan dengan komitmen dan pembangunan smelter perusahaan tambang tersebut.

"Semua desain sudah membangun sekian persen siap sekian persen nah itu, secara gradual harus diatur, sampai dengan smelter beroprasi ya 0 persen. Bea keluar tetap berlaku, sesuai dengan kemajuan pembangunan smelter. Engga ada diskon atau pengurangan. Kalau dia sudah selesai ya 0 persen," tutupnya.

Insentif investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar mengakui format pajak ekspor yang tadinya progresif hingga 2017 diperlunak.

Nantinya, komitmen perusahaan yang akan membangun smelter dalam tiga tahun mendatang, dihargai dengan pengurangan bea keluar per komoditas.

"Jadi kami berpandangan bahwa proses investasi smelter ini sangat strategis, untuk itu kami merumuskan bentuk-bentuk insentif yang sesuai. (BK diturunkan) sebagai insentif investasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/4).

Pemerintah khawatir, perusahaan tambang kesulitan jika didesak membangun smelter sembari tetap dikenai bea keluar tinggi untuk konsentrat tambang. "Dari pada menerapkan pajak penuh tapi investasi tidak terbangun," kata Mahendra.

Respons anjloknya ekspor

Kemenkeu memastikan ide mendiskon bea keluar ini bukan datang dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Bendahara negara sebetulnya ingin tetap menerapkan sistem bea keluar progresif.

Rupanya, berkaca pada anjloknya ekspor hasil tambang selama Januari lalu ESDM melihat perlu ada pelonggaran supaya negara tetap memperoleh devisa. Kajian revisinya masih menunggu rumusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita kan terima banyak masukan. Kalau jelasnya tanya ESDM saja. Keuangan hanya mengkoordinir saja, seperti itu memang governance dari kita," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Andin Hadiyanto.