5 Cerita menyedihkan kondisi ekonomi RI usai krisis 1998

Sulit kelola APBN

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Boediono yang sekaligus Menteri Keuangan periode 2001-2004 mengatakan krisis keuangan tahun 1998 telah membawa pengaruh tersendiri bagi Indonesia, baik dari sisi politik, sosial, hingga ekonomi.

Imbas dari krisis tersebut sangat dirasakan pada masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Salah satunya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil.

"Dari krisis tahun 1997-1998 yang kita dapatkan dampak paling parah. Sebabnya, salah satunya langkah awal yang tidak pas, tapi memang komplikasi politik dan ekonomi menyatu jadi problema yang besar. Bahkan pengelolaan APBN pada masa itu sangat lepas kendali dan jadi sarana tarik menarik kekuatan politik," kata Boediono di Jakarta, Rabu (30/11).

Dia menjelaskan, dampak dari krisis keuangan tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh negatif 17 persen. Diikuti dengan pemecatan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang merembet pada gerakan politik, dan menimbulkan perubahan sistem politik.

Bahkan, kondisi diperparah dengan iklim elnino paling parah yang membuat produksi pangan anjlok, yang mengakibatkan harga beras pada tahun 1998 naik hingga 3 kali lipat. Bahkan, pada masa itu, pemerintah sangat sulit mendapatkan pinjaman karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah.

Dengan demikian, Boediono mengimbau agar pemerintah saat ini bisa menjadikan APBN sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. "Saya ingatkan akan ada masa dimana APBN bisa jadi sasaran tarik menarik politik yang besar dan bisa lepas kendali lagi. Maka APBN jangan jadi bagian dari persoalan, tapi jadi bagian dari solusi," jelasnya.

Susunan anggaran kacau

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan strateginya dalam membangkitkan perekonomian Indonesia pasca krisis keuangan tahun 1998. Salah satunya dengan meneruskan langkah Boediono yang saat itu menjadi Menteri Keuangan periode 2001-2004, dan mulai menyusun neraca perdagangan nasional.

Seperti diketahui, Sri Mulyani sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009.

"Waktu zaman Pak Boediono banyak sekali UU yang merupakan fondasi dari keuangan negara dihasilkan. Meski kami banyak kerja untuk meneruskan (strategi Pak Boediono), tapi kita pertama kali yang menyusun neraca RI. Itu income statement maupun balanced. Jadi mulai dibuat," kata Sri di kantornya, Jakarta, Rabu (30/11).

Dia menjelaskan, pada masa jabatannya, APBN disusun lebih komparatif dengan perhitungannya mengikuti standar internasional. Bahkan, dia menilai bahwa APBN Indonesia dibuat lebih ambisius pasca mengalami krisis keuangan.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar APBN bisa lebih transparan dalam pembiayaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, para pelaku ekonomi bisa melihat bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam memajukan BUMN dalam negeri.

"BUMN punya pemerintah. Jadi saat BUMN punya masalah dia selalu datang ke pemerintah. Jadi stakeholder bisa tahu kalau BUMN punya masalah jadi persoalan buat kami," imbuhnya.

Istana Negara tak bersertifikat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa mengumpulkan aset negara setelah krisis keuangan tidaklah mudah. Bahkan, dalam membangun suatu gedung pemerintahan, diperlukan usaha yang keras.

Dia menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009, pihaknya harus mengerahkan segala upaya untuk mengambil alih lahan yang akan dijadikan gedung perkantoran Kementerian Keuangan.

"Waktu itu saat kita membangun komplek ini masih banyak preman. Untuk membersihkan dan mendapatkan gedung ini supaya bisa dibangun, kita minta sama panglima siliwangi, kodam siliwangi untuk bisa dibersihkan. Sehingga ini aset diambil alih kemudian kita bangun gedungnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/11).

Bahkan, Istana Negara yang menjadi perkantoran Presiden RI pun pada waktu itu belum memiliki sertifikat pada saat dibangun. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras agar aset-aset negara bisa diambil alih.

"Hari ini banyak masyarakat taken for granted tentang masalah itu. Gedung yang didiami Presiden itu tidak ada sertifikatnya. Jadi bisa saja cucunya Daendels mengklaim itu. Bahaya itu," imbuhnya.

Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat dan pemerintah saat ini bisa saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Mengingat, perjuangan pemerintah terdahulu dalam memajukan negara sudah sangat besar.

"Sekarang kita bisa menganggap itu sesuatu yang lucu. Tapi dulu itu menggambarkan bagaimana kita mau menata republik ini meski untuk hal dasar itu belum terbangun," pungkas Sri.

Trauma masa lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan berasal dari pengaruh eksternal. Melainkan akibat dari krisis moneter tahun 1997-1998, yang menimbulkan trauma tersendiri bagi Indonesia.

Trauma tersebut dirasakan oleh Indonesia pada krisis ekonomi di tahun 2008, yang dikenal sebagai krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Di mana kredit perumahan di AS diberikan kepada debitur-debitur yang memiliki portofolio kredit yang buruk.

"Persoalannya sebenarnya bukan dari krisis di Amerika. Meski sudah mengguncang dunia, tapi pada saat itu Indonesia memiliki trauma masa lalu. Dan kita menghadapi persoalan itu dengan kompleks," kata Sri di kantornya, Rabu (30/11).

Selain itu, krisis 1998 juga mengakibatkan banyak pelaku usaha cenderung 'menyelamatkan diri sendiri', ketika Indonesia mengalami guncangan akibat kebijakan dari negara lain. Seperti dengan menarik modal, menutup usaha, atau mengambil uang yang mereka simpan di Indonesia.

"Pelaku ekonomi itu rasional, tapi ternyata tidak rasional. Dan Menteri Keuangan harus hadapi itu waktu para pelaku ekonomi tidak rasional. Mereka (pelaku usaha) selalu sangat khawatir, dan kita harus menenangkan dan mengembalikan lagi kepercayaan diri mereka," imbuhnya.

Langkah yang diambil adalah dengan mengembalikan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bagian dari solusi. Sehingga, para pelaku usaha tetap percaya bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil meski terjadi guncangan akibat kondisi ekonomi global.

"Kalau APBN yang jadi backbone Menteri Keuangan untuk bicara dengan pelaku ekonomi bisa kredibel, maka kita bisa menenangkan. Tapi kalau backbone Menteri Keuangan, yaitu APBN tidak kredibel, maka setiap yang diomongin sama Menteri Keuangan juga tidak kredibel," pungkas Sri.

Banyak korupsi

Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalaman dirinya menghadapi peristiwa tsunami Aceh pada saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009. Pada masa itu, Sri dituntut untuk mengelola keuangan negara, terlebih lagi ketika beberapa negara memberikan bantuan hingga USD 13-15 miliar.

"Tiba-tiba ada satu bagian dari Indonesia yang tersapu oleh tsunami. Pemerintah daerahnya hampir 30 persen meninggal. Dan kotanya habis. Sehingga kita menurunkan orang-orang pusat kesana. Bahkan, beberapa negara mau membantu sekitar USD 13-15 miliar," kata Sri di kantornya, Jakarta, Rabu (30/11).

Namun, di balik rasa simpati yang luar biasa dari berbagai dunia, ada rasa ketidakyakinan dari berbagai pihak bahwa bantuan dana yang diberikan akan diselewengkan atau di korupsi. Sehingga, Sri membuat suatu sistem dengan nama Trust Fund untuk memonitor penggunaan dana tersebut.

Bukan hanya itu, berbagai pihak pun memperdebatkan apakah dana bantuan tersebut dimasukkan ke APBN atau tidak. Sehingga, pemerintah saat itu membuat suatu kebijakan, di mana dana tersebut masuk dalam account pemerintah namun tidak disentuh oleh pihak yang tidak berwenang.

"Tapi kalau mereka percaya, sebenarnya kalau uang itu masuk APBN juga tidak masalah. Karena pada akhirnya dia tetap akan masuk ke APBN dalam pembukuan terpisah. Namun dia tetap masuk di account pemerintah," imbuhnya.

Dengan kebijakan tersebut, Indonesia membuktikan bahwa proses penanganan dari tragedi Tsunami Aceh, mulai dari rehabilitasi hingga rekonstruksi bisa berjalan baik. Bahkan, Sri menyebut bahwa tragedi ini menjadi pembuktian bahwa tidak semua bencana alam di suatu negara menjadi lahan korupsi

"Di semua negara maju atau berkembang begitu terjadi bencana alam dia menjadi lahan korupsi. Itu banyak sekali kan yang nyumbang tapi jadi lahan korupsi. Mungkin tsunami Aceh jadi contoh yang sangat langka di dunia, dimana Indonesia bisa kelola rehabilitasi, rekonstruksi, dan akuntabilitas dengan baik," pungkasnya.