5 Fakta anyar kereta sedang Jakarta-Surabaya digarap Jepang di 2017

Bebas lintasan sebidang

Japan Bank for International Corporation (JBIC) berencana untuk menambah pembiayaan USD 90 miliar atau setara Rp 1.171 triliun untuk sejumlah proyek di Indonesia. Salah satu yang akan dibiayai ialah proyek kereta sedang Jakarta- Surabaya.

CEO JBIC, Takashi Maeda, meminta pemerintah Indonesia dapat segera menyelesaikan studi kelayakan dari proyek tersebut. Pemerintah diminta memperhatikan sejumlah aspek dalam studi kelayakan seperti jalur kereta sedang tidak boleh melewati perlintasan sebidang.

"Kami juga baru mengetahui jalurnya memanfaatkan yang ada dan perlu direhabilitasi," ujar Takashi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/10).

Takashi menambahkan, jika pemerintah ingin menggunakan jalur yang sudah ada, maka diperlukan solusi agar perlintasan tidak terganggu dengan arus lalu lintas darat lain.

"Kereta cepat tidak boleh ada persimpangan dengan kendaraan, maka bagaimana cara mengubah jalur yang sudah ada. Harus ada studi kelayakan," ucapnya.

Takashi melanjutkan, kecepatan kereta sedang Jakarta-Surabaya nantinya hanya di kisaran 180-200 kilometer (Km) per jam. "Kereta cepat tidak secapat seperti yang diberitakan kalau kecepatannya 320 Km per jam," ungkapnya.

Kemenhub dan BPPT dapat tugas lakukan studi kelaikan

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Kementerian Perhubungan dan BPPT untuk melakukan feasibility study atau studi kelayakan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

"Iya, Kalau FS-nya kerja sama dengan BPPT, Kalau FS kita targetkan dalam waktu 6 bulan ini selesai. Nanti kalau sudah kerja sama, hasilnya keluar," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub, Agus Santoso di Jakarta, Jumat (4/11). Saat itu, pemerintah belum menentukan siapa yang akan membangunnya.

Proyek kereta dengan kecepatan 180-200 km per jam ini masih terus dikaji. Pemerintah belum memutuskan siapa investor yang akan menggarap mega proyek ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan, idak hanya Jepang yang tertarik untuk membangun proyek ini, namun ada beberapa negara yang juga tertarik menjadi investor.

"(Investor) maunya kasih ke siapa? Jepang tertarik, Rusia tertarik, China tertarik, Prancis juga tertarik," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Senin (31/10).

Pembangunan kereta dihambat Pemda

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi menyebut, banyak proyek di Tanah Air yang masih tertunda, salah satunya pelabuhan Patimban dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

"Kita bicarakan soal proyek yang tertunda, misalnya, Pelabuhan Patimban, kemudian proyek kereta api semi cepat," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/11).

Menurutnya, proyek Patimban saat ini tengah dalam penyelesaian permasalahan teknis. Sementara, kereta semi cepat masih harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Sofjan menegaskan kedua proyek tersebut masih terkendala di pemerintah daerah. Untuk itu, nantinya pemerintah masih akan berkoordinasi terlebih dahulu. "Kalau di Patimban kan lebih sedikit, kalau kereta api kan banyak sampai Surabaya," tuturnya.

Dia menambahkan permasalahan tata ruang untuk proyek-proyek tersebut harus segera diselesaikan. Alasannya, Presiden Jokowi ingin proyek infrastruktur digenjot secepatnya.

"Kita dari istana ingin tahu perkembangan proyek ini," pungkasnya.

Feasibility study pakai dana APBN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, feasibility study (studi kelayakan) proyek kereta sedang Jakarta-Surabaya akan menggunakan anggaran pemerintah melalui APBN. Luhut menargetkan, dalam 6 bulan ke depan studi tersebut telah selesai.

"Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya FS bisa segera tahun depan BPPT plus Jepang, pendanaannya dari kita. Nah berapa lama, kita harap enam bulan. Ada tikungan yang perlu diluruskan," ujarnya di Gedung BPPT I, Jakarta, Jumat (11/11).

Meski demikian, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro terlebih dulu akan menghitung secara pasti dana yang akan dihabiskan, dan apakah dana untuk uji kelayakan ini benar menggunakan dana pemerintah atau swasta.

"Pendanaannya, Pak Bambang memberikan alternatif, apakah B-to-B (swasta), apakah G-to-G (pemerintah), ini kan 10 tahun grace period pembiayaan 40 tahun. Pak Bambang sedang exercise," jelas dia.

Dalam 1 bulan ke depan, Luhut akan memutuskan skema mana yang diambil pemerintah. Setelah itu, dia akan menemui pihak Jepang untuk tahap finalisasi.

"Tanggal 25 seperti hari ini kita akan putuskan. Nanti minggu pertama Desember sudah terkumpul, minggu kedua Desember ketemu pihak Jepang selesaikan masalah itu," tandas dia.

Kereta sedang Jakarta-Surabaya dibangun Jepang 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan mulai dikerjakan pada akhir 2017 mendatang. Diharapkan pada berakhirnya masa jabatan presiden Joko Widodo proyek tersebut sudah bisa di operasikan.

Selain itu, Luhut memberi sinyal bahwa proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium Jepang. "Kita berharap itu bisa mulai ya mungkin akhir tahun depan, itu bisa selesai 2019 akhir. Dua tahun sih," ujarnya di Gedung BPPT I, Jakarta, Jumat (11/11).

Proyek kereta semi cepat disebut akan menciptakan lapangan kerja hingga ratusan ribu. Tidak hanya itu, kawasan industri yang melintasi jalur tersebut juga akan merasakan dampaknya.

"Itu kan doble track, dampak ekonomi nya juga baik. Underpassnya bisa 888. Itu bisa menciptakan lapangan kerja sampai ratusan ribu. Dampak ekonominya juga luas, nanti ada exit ke industrial baru," tandasnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mendahulukan Jepang dalam proyek kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya.

"Jepang mendapatkan preferensi (didahulukan atau lebih disukai)," kata Budi.

Meski mendapat preferensi, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu mengaku Jepang tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah akan menyelesaikan rencana proyek untuk kemudian dibahas dengan Jepang dalam beberapa waktu mendatang.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

"Masih dibicarakan apakah skemanya pinjaman biasa, proyek pemerintah atau ada keterlibatan swasta," katanya.