5 Fakta mengejutkan usai viral rekaman pembagian saham Menteri Rini dan bos PLN

Jokowi didesak segera usut kasus rekaman Menteri Rini

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, ikut mengomentari soal rekaman Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno dengan bos Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Rekaman itu dikait-kaitkan dengan 'bagi-bagi jatah' proyek antar Pertamina dan PLN.

"Prinsipnya, saya kira persoalan Pertamina, PLN, persoalan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tentu harus bener-benar dikelola dengan penuh profesionalisme. Jangan basisnya itu adalah nepotisme dan sebagainya," kata Sohibul Iman usai kampanye untuk Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Bekasi.

Dalam rekaman yang beredar, Sohibul menangkap bahwa ada semacam upaya pengelolaan lebih mengutamakan salah satu pihak. Oleh karena itu, dia menilai perilaku tersebut tidak profesional dan etis. "Saya kira ini benar-benar disetop. Dan saya kira kalau Pak Jokowi melihat ini sebagai sebuah persoalan besar, saya kira ini harus diusut," kata dia.

Menteri Rini duga ada pihak yang tidak suka

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menduga viralnya rekaman suara antara dirinya dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir karena adanya kalangan yang tak suka dengan kesolidan BUMN yang tengah dibangunnya. Menteri Rini mengaku nama baiknya telah tercoreng dengan adanya rekaman tersebut.

"Ya sudah, mungkin memang ada orang yang tidak happy kepada kita. Karena saya terus tekankan bahwa kita one nation, one spirit, one family," kata Menteri Rini.

Dijelaskannya, konteks utuh dari pembicaraan itu sebenarnya mengenai rencana PLN dan Pertamina menjadi offtaker dari salah satu proyek storage gas. Disitu, Menteri Rini menginstruksikan kepada PLN dan Pertamina untuk memiliki saham dari proyek tersebut. Dengan begitu, dua BUMN bisa memperoleh keuntungan.

Namun dari rekaman viral tersebut seolah-olah Menteri Rini dan Sofyan yang memiliki kepentingan pribadi untuk bisa mendapatkan fee dari proyek tersebut. Dia menjelaskan rekaman tersebut dibuat tidak lengkap, tidak dalam pembicaraan utuh.

"Iya, dipotong-potong bikinnya. Sepertinya Pak Sofyan yang minta dan saya yang minta padahal kita selalu jelaskan kita selalu berjuang untuk BUMN bagaimana BUMN agar lebih baik ke depan sehingga bumn bisa survive 100 tahun ke depan itu komitmen kita sebagai seluruh direksi BUMN," tuturnya.

Menteri Rini dan bos PLN bersama membawa kasus ke jalur hukum

Menteri Rini dan Sofyan Basir berencana akan menempuh jalur hukum. "Iya kita mau coba jalur hukum. Jadi sekarang terus terang dari Pak Sofyan Basir juga akan melakukan (menempuh jalur hukum). Saya bilang saya juga akan melakukan (menempuh jalur hukum). Karena itu juga bicarakan nama baik saya sebagai keluarga, jadi ya saya juga akan mulai jalur hukum," tegas Menteri Rini.

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.

DPR segera panggil Menteri Rini dan bos PLN

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman yang diduga pembicaraan soal bagi-bagi jatah (fee) pada proyek penyediaan energi. Pemanggilan segera dilakukan setelah masa reses berakhir.

"Setelah reses Komisi VI akan memanggil Dirut PLN dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi rekaman tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah.

Menurut Inas, akan sulit mendapat penjelasan terkait masalah ini dari tingkat direksi. Maka dari itu, Komisi VI memilih langsung memanggil Menteri Rini dan Sofyan untuk memberi penjelasan.

"Tidak akan ada yang berani mengeluh, karena mengeluh berarti dipecat," ucap Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura tersebut.

Menteri Rini dituding membangkang perintah Presiden Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai percakapan pembagian saham antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir melanggar perintah Presiden Jokowi. Dalam rekaman tersebut, keduanya membahas soal bagi-bagi saham atas proyek yang digarap oleh PLN bersama Pertamina.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, di awal pembentukan kabinet kerja, Presiden Jokowi telah mengingatkan agar jajaran menterinya tidak mencampuradukkan urusan negara dengan keluarga.

"Saya ingat apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika menyiapkan pembentukan menteri. Dia mengatakan bagaimana seluruh menteri harus bekerja keras mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan tidak boleh ada campur tangan keluarga," ujar Hasto.

Dalam rekaman percakapan itu, nama kakak Menteri Rini, Ari Soemarno sempat disebut beberapa kali. Menurut Hasto, sebagai menteri tidak seharusnya Rini Soemarno melanggar perintah Presiden Jokowi.

"Seharusnya perintah dari bapak Jokowi terlebih dari menteri BUMN, untuk tidak libatkan keluarga itu sudah seharusnya dipatuhi sebagai sebuah perintah untuk menjadikan BUMN betul-betul sebagai BUMN," ucapnya.

"Ketika di rekaman disebutkan nama keluarga beliau tentu saja ini hal yang bagi kami tidak sesuai perintah pak presiden," sambung Hasto.