5 Tudingan kehadiran Menteri Susi perparah perikanan Indonesia
Wapres JK justru memuji, dalam satu tahun ini, Menteri Susi paling terkenal diantara personel kabinet kerja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Banten Rano Karno, membuka Indonesia Aquaculture 2015 di Indonesia Convention Exhibition, BSD Tangerang, Banten.
Dalam pidatonya, JK mengatakan, setahun Kabinet Kerja, Menteri Susi Pudjiastuti menjadi sosok yang paling dikenal masyarakat. Sepak terjang Menteri Susi dinilai berani dalam melindungi kekayaan laut Indonesia melalui tindakan penegakan hukum.
"Setahun kabinet ini, menteri yang paling terkenal Ibu Susi. Semua orang mengingat karena sering membakar kapal, dengan berani. Artinya bukan membakar tapi menegakkan hukum," kata JK.
Namun, kinerja Menteri Susi tak bisa dibilang lancar. Sejumlah pertentangan kerap datang perihal peraturan yang dibuatnya.
Seperti pada medio Februari lalu. Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu Pantai Pantura berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi demo ini dipicu oleh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Trawl, dan Pukat Hela.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan demonstrasi ribuan nelayan itu menunjukkan bahwa kebijakan Menteri Susi belum pro rakyat. Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak mengakomodir dan mendengarkan suara rakyat, bahkan terkesan angkuh untuk memaksakan kehendaknya.
Selain dari DPR, sejumlah kalangan juga sempat menyuarakan protesnya atas kehadiran Menteri Susi semakin menyulitkan hidup masyarakat khususnya nelayan. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah tudingan tersebut.
Baca juga:
Setahun bertugas, Menteri Susi dipuji anak buah sebagai sosok tegas
Menteri Susi anggarkan Rp 1,6 T kembangkan perikanan budidaya
Susi Pudjiastuti ungkap ogah berlama-lama jadi menteri
Setahun menjabat, Menteri Susi tenggelamkan 101 kapal asing ilegal
Sering undang dubes, Menteri Susi pamer Indonesia bebas pencuri ikan
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Bagaimana cara Susi Pudjiastuti menunjukkan keakraban dengan Prabowo? Baik Prabowo maupun Susi keduanya turun langsung untuk ikut melepas tukik ke laut. Raut bahagia tampak jelas di wajah dua sosok besar tanah air ini. Setelah selesai melakukan kegiatan sosial, Prabowo dan Susi sempat bercengkrama sambil masak bersama. Keakraban keduanya sangat terlihat dalam momen spesial ini.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang dibicarakan Susi Pudjiastuti dan Anies Baswedan saat bertemu? Tak diketahui apa saja yang dibicarakan keduanya selama melewati sore bersama. Sebelum pulang, Anies dan Susi sempat membahas soal tanaman anggrek yang menghiasi ruangan. Keduanya terlihat sangat seru berdiskusi soal bunga alih-alih membicarakan politik dan pemilu.
Rugi pengusaha pengalengan ikan makin parah akibat Menteri Susi
Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) Adi Surya mengeluhkan anjloknya hasil produksi pengalengan ikan sebesar 30-40 persen pada tahun ini. Hal itu merupakan imbas dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait moratorium perizinan usaha perikanan tangkap.
Dia menjelaskan produksi pengusaha pengalengan ikan rata-rata mencapai 2 juta sampai 3 juta karton per tahun. Di mana ekspor mampu mencapai sekitar USD 700 juta sampai USD 800 juta per tahun.
"Untuk tuna terbesar ke Amerika, sekitar 30 persen. Kalau sarden hampir semuanya ke Afrika," ujar Adi.
Anjloknya produksi, lanjut Adi, sudah terjadi sejak 5 tahun lalu. Kondisi itu diperparah oleh kebijakan Menteri Susi. "Sudah sejak 2010, karena ikan di Selat Bali yang jadi sumber utama itu hilang karena faktor alam. Untuk tahun ini pasti turun. Seperti tuna, pasti turun produknya saja, mungkin tidak sampai 20 persen. Tapi pasti akan turun," tuturnya.
Kebijakan Menteri Susi belum sejahterakan nelayan
Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum terarah. Lantaran, hanya difokuskan pada penangkapan ilegal dan menghancurkan kapal-kapal asing.
Analis Asosiasi Ekonomi Indonesia Dani Setiawan mengatakan kebijakan tersebut hanya memberi angin segar kepada nelayan. Namun, kata dia, para nelayan tidak diberi pendidikan soal budi daya ikan.
"Padahal sumber daya alam Indonesia itu besar, seharusnya hal ini dimanfaatkan untuk para nelayan. Seharusnya para nelayan juga diberi kemampuan untuk produk perikanan, tidak hanya mengekspor ikan mentah saja," jelas Dani di Jakarta.
Menteri Susi buat nelayan ogah melaut
Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) Adi Surya menegaskan kebijakan yang ditelurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru membuat nelayan lokal ogah melaut. Salah satu kebijakan Susi yang buat nelayan enggan melaut yakni pelarangan penangkapan ikan menggunakan cantrang hingga larangan transhipment.
"Apa iya jumlah nelayan berkurang? Setelah kebijakan Ibu Susi, saya pastikan nelayan Indonesia berkurang," ujar Adi dalam Diskusi Diseminasi Hasil-Hasil Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan di Hotel Sari Pan Pasifik.
Saking menentangnya, lanjut Adi, nelayan berdemonstrasi di depan kantor Susi pada Februari lalu.
Aturan Menteri Susi makin memberatkan nelayan
Pemprov Jawa Timur surati Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait aturan menangkap ikan di laut. Sebab, aturan tersebut dinilai memberatkan dan bisa membunuh sumber mata pencaharian para nelayan.
Aturan penangkapan ikan bagi nelayan itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur, sekaligus melarang ekspor bibit ketiga jenis hewan tersebut.
Tak hanya itu, Menteri Susi juga menerbitkan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan seperti pukat hela dan pukat tarik.
"Suratnya sudah kita kirim empat hari lalu. Intinya, (isi surat) sebelum dua peraturan itu diberlakukan agar (nelayan) diberi periode dulu," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Terlebih, sambung dia, penangkapan ikan menggunakan alat pukat hela dan pukat tarik, yang dilarang Menteri Susi melalui Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2015 itu, sudah akrab bagi nelayan karena telah diterapkan secara turun temurun dari nenek moyangnya.
"Untuk menggunakan alat tangkap yang baru, nelayan kita butuh waktu. Karena itu kita berkirim surat agar peraturan menteri ini ditunda dulu," sambung gubernur yang menjabat selama dua periode ini.
Banyak pabrik pengolahan tuna tutup akibat larangan transhipment Menteri Susi
Pelarangan alih muatan atau transhipment di tengah laut berpotensi membuat enam dari 13 Unit Pengolahan Ikan (UPI) kolaps. Sebab, pasokan tuna merosot drastis.
"Kami harus tutupi kebutuhan bahan baku tersebut dari impor. Tetapi, sampai sekarang kami belum melakukan itu karena kan bahan bakunya harus segar," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus seusai bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta.
Menurut Dwi, belasan UPI itu membutuhkan 20 hingga 30 ton tuna per hari. Sementara tangkapan tuna hanya mencapai 50,4 juta ton per bulan.
"Sedangkan, kapal pengangkut beroperasi sekitar tiga hingga enam bulan."
Maka itu, ATLI bersama Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN) meminta Susi mencabut Peraturan Menteri No.57/2014 terkait larangan transhipment.
"Untuk ke depannya kalau sudah dicabut, ya kami tidak impor."