Akui Dukung Prabowo-Gibran, Menteri Bahlil: Saya Tidak Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye
Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
- Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara
- Sederet Fasilitas hingga Tunjangan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN
- Momen SBY, Airlangga, Zulhas hingga Bahlil Ramaikan Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK
- Dukung Pemilu 2024 Satu Putaran, Bahlil Ajak Seluruh Masyarakat untuk Mencoblos ke TPS
Akui Dukung Prabowo-Gibran, Menteri Bahlil: Saya Tidak Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye
Menteri Bahlil: Saya Tidak Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mempertanyakan narasi jajaran menteri kabinet harus mundur karena menjadi tim pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Padahal menurutnya, selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
"Jujur saja, saya dukung paslon 2 tapi saya bisa bedakan, mana saya kerja untuk mendukung dan menjadi (bagian dari) pemerintah. Saya tidak pernah memerintahkan ASN ikut saya, saya tidak pakai fasilitas negara untuk saya di tim kampanye," ujar Bahlil saat konferensi pers realisasi investasi 2023, Rabu (24/1).
Bahlil pun turut mengomentari rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD untuk keluar dari jajaran menteri Jokowi-Ma'ruf.
Bagi Bahlil, rencana Mahfud MD untuk mundur merupakan hak yang perlu dihargai.
"Kalau memang itu (mundur sebagai menteri) pun itu hak pak Mahfud," kata Bahlil.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bakal mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam).
Mahfud mengaku pengundurannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tinggal menunggu momentum dan menuntaskan sejumlah tugas negara.
Mahfud mengaku selama berkampanye sebagai cawapres, dia tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai Menko Polhukam.
Tugas negara diselesaikan rutin, meskipun tidak sampai sepekan bekerja di kantor.
Bahkan Mahfud meminta pemerintah daerah yang mengenalnya tidak memberikan fasilitas ketika berkampanye.
Mengingat dia enggan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan fasilitas pemerintah," kata Mahfud di Acara Tabrak Prof, Selasa (23/1).
Mahfud berharap keputusannya mundur sebagai Menko Polhukam ditiru peserta Pilpres 2024 lainnya.
Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini bahkan menyindir para menteri yang tidak terkait dengan politik terang-terangan terjun menjadi tim sukses.
"Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut menjadi tim sukses,"
ujar Mahfud.