Alasan proyek kereta Sulsel dan Bandara Labuan Bajo laku di pertemuan IMF-World Bank
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan investor yang tertarik pada dua proyek ini berasal dari Jepang, Korea Selatan dan negara kawasan Eropa. Dia mengungkapkan, nilai proyek untuk jalur kereta Makassar-Parepare sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk Labuan Bajo berkisar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun.
Ajang Annual Meeting IMF-World Bank berlangsung pada 8-14 Oktober lalu membuahkan investasi di sektor transportasi. Setidaknya ada dua lokasi yang diminati oleh investor yang hadir dalam ajang pertemuan tersebut, yaitu pembangunan jalur api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan dan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan alasan kedua proyek tersebut paling diminati oleh investor karena menjadi proyek yang paling siap untuk dibangun. Tinggal menunggu investor yang serius untuk menggarapnya.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana proses pembiayaan pembangunan IKN? Diperkirakan perlu dana sekitar Rp466 triliun, yang akan dibiayai melalui berbagai skema, APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan internasional, dan skema pendanaan kreatif seperti crowdfunding.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Mengapa PNM bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian PUPR? Semua kami lakukan untuk, lagi-lagi, mensejahterakan nasabah kami dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam modal finansial dan sosial, dukungan infrastruktur seperti ini juga pelan-pelan kami dorong. Teman-teman dari World Bank di sini juga bukan untuk semata-mata memberikan validasi internasional, tetapi menselaraskan kembali aksi PNM agar sesuai dengan agenda keberlanjutan nasional dan internasional," ungkap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
"Karena skema legal, skema keuangannya itu sudah clear. Semuanya dengan itu format itu jadi lebih mudah," jelas dia di Jakarta, Rabu (17/10).
Dia mengatakan, investor yang tertarik pada dua proyek ini berasal dari Jepang, Korea Selatan dan negara kawasan Eropa.
"Saya memang fokus di dua tempat kereta api Makassar-Parpare sama Labuan Bajo sampai mengiring tender, mendapatkan investor langsung dapet. Para investor Jepang, Korea, Eropa memastikan. Kenapa saya lakukan itu? Kalau itu sudah terjadi, untuk program yang lain kita banyak peluang," ujar dia.
Dia mengungkapkan, nilai proyek untuk jalur kereta Makassar-Parepare sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk Labuan Bajo berkisar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun. "(Target tender) Desember," ungkap dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PUPR dorong pemakaian baja lokal dalam pembangunan infrastruktur
PUPR minta dukungan TNI kerjakan trans Mentawai
Bertemu Luhut, Pemda Sumbar usulkan tambahan proyek infrastruktur di 2019
Pemerintah bangun 1.200 hunian sementara tampung korban gempa Sulteng
Pembangunan flyover Purwosari Solo minim pembebasan lahan
PUPR targetkan 13 ruas jalan tol beroperasi hingga Desember 2018
Lembaga keuangan dunia siap biayai proyek pembangunan PLTP RI