Ancaman pemerintah saat maraknya mafia harga sembako jelang Lebaran

Ritel modern ditutup

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Putu Selly Andayani mengancam akan menutup operasional retail modern yang tidak mengikuti kebijakan Kementerian Perdagangan yang telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng dan gula.

"Kalau sampai ada retail modern yang belum menerapkan kebijakan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) lapor saya, dan kami akan tutup," katanya seperti ditulis Antara Mataram, Jumat (14/4).

Dia mengatakan, dalam surat erdaran Kemendag tersebut ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan sebesar Rp 11.000 per liter, dan gula pasir Rp 12.500 per kilogram. Edaran tersebut sudah disebar ke sejumlah retail modern, sehingga jika ada retail modern yang tidak mengindahkan kebijakan itu sama artinya dengan tidak mentaati kebijakan pemerintah.

"Jika ada retail modern yang belum mentaati HET tersebut, kami akan minta Menteri Perdagangan turun langsung agar retail tersebut bisa ditegur," katanya.

Menindaklanjuti edaran dari Kemendag tersebut, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap retail modern. "Dari pengawasan dan pemantauan yang sudah kami lakukan, Alhamdulillah rata-rata retail modern sudah melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pemerintah," katanya.

Dikatakan, turunnya edaran Mendag terhadap HET minyak goreng kemasan dan gula pasir karena selama ini harga gula pasir pada tingkat pengecer di pasar masih berkisar Rp 14.000-14.500 per kilogram.

Padahal stok gula di daerah ini mencukupi dan semestinya pedagang tidak mengambil untung telalu tinggi, sehingga masyarakat tidak terbebani apalagi menjelang masuknya bulan Ramadan 1438 Hijriah.

Sementara untuk minyak goreng kemasan, penetapan HET selain untuk membantu masyarakat sekaligus mengarahkan masyarakat menggunakan minyak goreng kemasan yang terjamin higienitasnya dan harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng curah.

Untuk minyak goreng curah tanpa merek di pasar harganya mencapai Rp 13.000 per kilogram, sementara minyak goreng kemasan hanya Rp 11.000 per liter.

Cabut izin pedagang

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam mencabut izin usaha pedagang yang ketahuan mempermainkan harga pangan jelang Ramadan. Dirinya meminta gubernur dan kepala daerah aktif melaporkan harga pangan untuk menangkal praktik curang ini.

"Pengawasan akan kami lakukan, sebab kami juga telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi beberapa bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng kemasan serta daging," katanya seperti dikutip dari Antara di Surabaya, Rabu (19/4).

Selain itu, pihaknya telah mengeluarkan Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga saat Ramadan.

"Ada kewajiban distributor atau subdistributor pangan untuk mendaftar secara daring dan sederhana dengan mengisi dan melaporkan stok, sehingga diharapkan melalui kebijakan tersebut, pasokan dan harga bahan pokok saat Ramadan dan menjelang Lebaran 2017 stabil," katanya.

Sebelumnya, laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim telah menunjukkan stok bahan pokok cukup memadai dan harga terpantau stabil, dengan HET yang telah ditentukan. Seperti gula Rp 12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000/liter, dan daging beku Rp 80.000/kg.

Bentuk Satgas Pangan

Bulan Ramadan 1438 Hijriah segera tiba. Umat muslim bakal melakukan ibadah puasa selama satu bulan lamanya. Setelah itu, umat Islam akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri.

Sejumlah lembaga pemerintahan seperti KPPU, Bulog, Kemendagri, Kementan serta Polri melakukan kerjasama untuk menjaga kestabilan pangan selama bulan Ramadan.

Menteri Pertanian, Arman Sulaiman mengatakan, ketersediaan bahan pangan untuk Ramadan tahun ini mencukupi. Sehingga tidak akan terjadi kelangkaan bahan pangan seperti tahun sebelumnya.

"Stok beras ada 2,2 juta ton di Bulog. Jakarta gudangnya penuh kurang lebih 4000 ton. Tidak ada alasan harga naik. Gula kurang lebih ada 400.000 ton. Atas perintah bapak presiden, kita akan menstabilkan harga," kata Arman Sulaiman di lobi gedung utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk satgas khusus untuk mengatasi masalah pendistribusian bahan pangan pokok. Menurutnya, salah satu penyebab utama tingginya harga bahan pangan di bulan Ramadan karena ada kelompok yang mencoba memonopoli dan memainkan harga saat pendistribusian.

"Ketersediaan bahan pangan untuk Ramadan pada dasarnya cukup. Permasalahan ada di rantai distribusi. Kami bekerjasama dengan Kemendagri, Mentan, Bulog, dan sejumlah pihak terkait untuk membentuk satgas khusus," kata Tito Karnavian.

Tito menambahkan, waktu sebulan yang tersisa sebelum Ramadan akan digunakan untuk pemantauan di sejumlah titik distribusi yang dianggap rawan. Dia menyatakan akan menindak tegas bila menemukan kelompok yang melakukan monopoli pendistribusian bahan pokok, khususnya cabai, beras, daging dan bawang yang pada Ramadan tahun lalu mengalami lonjakan harga 100 hingga 200 persen.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan tidak ada masalah terkait stok pangan pada tahun ini. Bahkan, pihaknya juga sudah memetakan masalah pendistribusian bahan pangan.

"Titik rawan sudah ditelusuri. Mulai dari titik distribusi panjang hingga distribusi pendek," lanjutnya.

Jerat pasal berlapis

Kepolisian Negara Republik Indonesia berjanji bakal menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menaikkan harga sembako dengan tidak wajar. Bahkan, agar mendapat hukuman berat, polisi mengancam bakal menjerat pelaku dengan pasal berlapis.

"Memang ancamannya tidak terlalu lama, tapi nanti kita bisa kombinasi dengan pasal-pasal tertentu yang memberatkan. Ini juga supaya menjadi efek jera, efek jera para spekulan, para penimbun," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/5).

Setyo mengatakan, bila hukuman berlapis itu diberikan guna memberikan efek jera bagi para mafia pangan lainnya. Dia mengingatkan, pihak-pihak tertentu untuk tidak mencoba mengabaikan peringatan Polri terkait ancaman tersebut.

"Kita harapkan nanti bisa menjadi efek jera bagi yang lain, jangan main-main," ujar dia.

Setyo mengungkapkan, selain melakukan pengawasan, pemerintah juga bakal menentukan proses pendistribusian sampai kepada penentuan harga pangan di pasar. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kenaikan harga secara signifikan.

"Kalau kita lihat rantai distribusinya kan kita bisa lihat harga yang harusnya Rp 20 ribu ternyata sampai di tingkat konsumen Rp 180 ribu. Itu kan luar biasa, itu lebih dari 2 sampai 3 atau 4 rantai distribusi yang dilalui karena itu kan tengkulak, distributor, dan sebagainya," ucapnya.

"Itu lah sehingga nanti akan ada penyederhanaan, pemerintah sekarang sudah menentukan harga gula itu Rp 12.500 ribu untuk di retail modern. Kalau pasar tradisional masih belum," pungkas Setyo.