Anggaran Ketahanan Pangan di 2022 Capai Rp76,9 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran ketahanan pangan di 2022 mencapai Rp76,9 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan hingga pengembangan food estate.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran ketahanan pangan di 2022 mencapai Rp76,9 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan hingga pengembangan food estate.
"Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa sehingga pemerintah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024," katanya di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (31/11).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Dia menjelaskan, ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 akan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Nantinya, anggaran Rp76,9 triliun akan diarahkan untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman.
Kemudian juga untuk peningkatan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi.
Anggaran ini juga digunakan untuk diversifikasi pangan dan kualitas gizi sekaligus perbaikan iklim usaha dan daya saing serta penguatan sistem pangan berkelanjutan.
"Sektor pertanian tetap resilient di tengah pandemi. Pertanian menjadi sektor yang tetap tumbuh positif ketika sektor lain terkontraksi bahkan sektor ini juga berkontribusi terhadap ekspor," jelasnya.
Airlangga memastikan pemerintah akan melakukan berbagai upaya demi menjaga ketahanan pangan tersebut melalui empat strategi termasuk terkait keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat.
Keterjangkauan ini diupayakan dengan mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerja sama dengan BUMN guna mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain. Selanjutnya terkait peningkatan kualitas dan keamanan pangan akan dilakukan melalui penerapan budidaya pertanian yang baik serta penanganan pascapanen yang baik.
Peningkatan kualitas pangan juga dilakukan dengan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Pemenuhan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) yang akan terus dijaga. Strategi terakhir adalah menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah.
"Hal itu juga dilakukan dengan diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi," katanya.
Airlangga menambahkan, pengembangan program food estate tersebut dilaksanakan berbasis korporasi agar petani berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan. "Ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bersama BUMN maupun swasta," tandasnya.
Baca juga:
Target Penerimaan 2022 Belum Perhitungkan Implementasi UU HPP
Total Belanja Pemerintah Tahun Depan Rp2.714 Triliun, Untuk Apa Saja?
Defisit APBN Tahun 2021 dan 2022 Alami Tren Penurunan, Ini Detail Angkanya
Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN Alami Penurunan
Diserahkan Jokowi, Baru 9 Kementerian dan Lembaga Menerima DIPA 2022
Jokowi Prioritaskan Pengendalian Covid-19 & Sektor Kesehatan dalam APBN 2022