Anggaran Turun, KPPU Terancam Setop Operasional di Juli 2021
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menutup kantornya pada Juli 2021 mendatang. Hal itu disebabkan krisis anggaran yang mengharuskan mereka melakukan refocusing untuk penanganan pandemi covid-19.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menutup kantornya pada Juli 2021 mendatang. Hal itu disebabkan krisis anggaran yang mengharuskan mereka melakukan refocusing untuk penanganan pandemi covid-19.
Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih menjelaskan, berdasar pada Surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 dengan penjelasan bahwa Pagu Anggaran KPPU TA 2021 mengalami penurunan kembali dari pagu 2021 sebesar Rp 22,84 miliar.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
"Dana operasional dan Gaji tidak dapat diturunkan. Karenanya, pengurangan anggaran dilakukan terhadap belanja modal dan kegiatan. Akibatnya, dana kegiatan KPPU turun sebesar 46 persen," Kata Guntur kepada /2021).
KPPU melakukan refocusing anggaran 2021 sebesar Rp 118,48 miliar menjadi Rp 95,64 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, anggaran kegiatan KPPU hanya cukup untuk sampai bulan Juli 2021.
Sehingga kemungkinan KPPU setelah Juli tidak bisa beroperasi lagi. Melihat terjadinya krisis anggaran yang terjadi di KPPU lantaran dana dari Kementerian Keuangan digunakan untuk penanganan covid-19.
"Itu mungkin terjadi, jika berkaca pada praktek di tahun 2020," ujarnya.
Kendati begitu, saat ini pihaknya dengan dalam pembahasan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait masalah ini. Adapun Guntur menegaskan anggaran KPPU digunakan untuk kegiatan penyelidikan dan persidangan bukan untuk membeli aset, sebab anggaran KPPU itu sangat kecil.
"Ini sedang dalam pembahasan, kita berharap, ada kebijaksanaan terkait refocusing untuk KPPU, anggaran KPPU itu sangat kecil, sebagian untuk belanja pegawai dan operasional. Belanja modal Kami bukan untuk beli aset melainkan untuk membiayai kegiatan penyelidikan dan persidangan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPPU Ingatkan Paslon Pemenang Pilkada Tak Cawe-Cawe Proyek ke Timses
KPPU Bakal Tolak Merger Gojek dan Grab Jika Berpotensi Timbulkan Monopoli
Sebelum KPK Tangkap Edhy Prabowo, Bisnis Ekspor Benih Lobster Tengah Diperiksa KPPU
KPPU Ungkap Penyebab Biaya Ekspor Benih Lobster Saat ini Tinggi
KPPU Sebut Tak Ada Keterlibatan Pemerintah pada Dugaan Monopoli Ekspor Benih Lobster
KPPU Periksa Dugaan Monopoli Jasa Pengiriman Ekspor Benih Lobster