Anggota DPR Sebut Distribusi BBM Subsidi Terus Membaik, Ini Buktinya
BUMN energi tersebut diyakini mampu menjalankan tugas Pemerintah, yakni mendistribusikan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pada 2025.
Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menyebut bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus membaik dari tahun ke tahun. Hal itu menurut dia, selain berpengalaman, Pertamina memiliki sistem distribusi, jaringan infrastruktur dan teknologi yang baik di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk itu, lanjut Eddy, BUMN energi tersebut diyakini mampu menjalankan tugas Pemerintah, yakni mendistribusikan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pada 2025.
- Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Tunggu Arahan Prabowo, Diubah Jadi BLT?
- Nasib Kendaraan Pelat Kuning Jika Subsidi BBM Diganti dengan BLT
- Siap-Siap, Pemerintah Sedang Godok Skema Penyaluran Subsidi BBM, BLT, hingga Listrik
- Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
"Saya kira Pertamina selalu menjalankan tugas pendistribusian dengan sangat baik sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini perlu mendapat apresiasi,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (7/1).
Menurut dia, distribusi yang dilakukan Pertamina sangat mendukung mulai dari kilang ke kapal, menggunakan transportasi darat ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pertamina, tambahnya, memiliki jaringan sangat luas, karena mempunyai 8.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, selain itu juga mempunyai sistem distribusi yang baik agar BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kuota yang sudah ditetapkan, misal melalui sistem barcode.
Eddy menegaskan yang perlu menjadi perhatian Pertamina adalah menjamin ketersediaan selalu tepat waktu untuk mengurangi antrean di daerah-daerah yang mobilitas masyarakatnya tinggi.
Distribusi ke Berbagai Wilayah
Sementara itu pengamat ekonomi Izaac Tony Matitaputty menambahkan distribusi BBM subsidi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke SPBU-SPBU di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, sudah baik, selain tidak ada kelangkaan, pendistribusian juga lebih tepat sasaran.
Terkait sistem barcode menurut dia, sistem tersebut cukup efektif karena tidak semua jenis mobil bisa menggunakan BBM subsidi.
"Lewat barcode, mereka yang tidak berhak membeli Pertalite bisa ditertibkan. Sistem ini kan efektif agar penyaluran sesuai kuota," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah sudah menetapkan besaran kuota BBM subsidi yang harus disalurkan Pertamina pada 2025. Sesuai SK Kepala BPH Migas No 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis Biosolar adalah 17,3 juta kilo liter dan Pertalite 31,1 juta kilo liter.