Angkutan Sawit dan Industri Disebut Masih Banyak Gunakan BBM Subsidi
Pemerintah harus memberi pengawasan yang ketat bagi angkutan sawit, pertambangan dan industri komersial lain. Seharusnya jenis-jenis kendaraan tersebut tidak dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berkembang. Bukannya memberi kepastian, pemerintah justru hanya memberikan sinyal-sinyal kenaikan harga bensin bersubsidi. Semisal menambah bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan memberikan subsidi upah bagi pegawai dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.
Peneliti Senior AEPI, Salamuddin Daeng menilai, kenaikan harga BBM pasti berdampak pada peningkatan inflasi. Namun dia menilai seharusnya pemerintah bisa mengukur dengan dampak kenaikan yang ditimbulkan.
-
Siapa yang akan menentukan kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Kapan Pertamina Patra Niaga menjalankan program Subsidi Tepat untuk JBT Solar? Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
"Inflasi akibat BBM mesti jelas ukurannya," kata Daeng dalam daring bertajuk Subsidi Energi BBM untuk Siapa? Review Nota Keuangan 2023 dan Catatan Kritis, Jakarta, Rabu (31/8).
Daeng menilai seharusnya pemerintah bisa melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Utamanya bagi kepentingan hajat orang banyak atau masyarakat umum, seperti angkutan logistik bahan pangan. Bila angkutan logistik mendapatkan BBM murah, maka harga pangan seharusnya tidak mengalami kenaikan.
Sebaliknya, pemerintah harus memberi pengawasan yang ketat bagi angkutan sawit, pertambangan dan industri komersial lain. Seharusnya jenis-jenis kendaraan tersebut tidak dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
"Angkutan sawit, pertambangan dan industri ini seharusnya diawasi dan bisa dihitung karena banyak yang menggunakan BBM subsidi dan datanya ini masih kasat mata," kata dia.
Ulah Pengusaha
Daeng menduga jebolnya subsidi BBM tidak lain karena ulah pelaku usaha yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Paling tidak ada 5 juta kilo liter yang BBM subsidi yang rembes ke pengusaha nakal. Bahkan dia meyakini pemerintah pun tahu pengusaha mana yang menikmati manisnya subsidi energi.
"Jadi sebetulnya pemerintah ini tahu siapa yang pakai BBM subsidi," katanya.
Untuk itu, Daeng meminta pemerintah tegas melarang sektor industri atau komersial menggunakan BBM bersubsidi. Bila perlu BPH Migas sebagai pelaksana penugasan distribusi BBM diberikan kewenangan lebih agar bisa mengendalikan konsumsi bensin bersubsidi.
"Selama ini perusahaan sawit dan tambang yang pakai BBM bersubsidi ini tidak dibongkar masalahnya akan tetap sama dan ini harus didalami lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum," pungkasnya.
(mdk/idr)