Anti plastik tak tepat, pemerintah harus tiru Jepang kelola sampah
Menurutnya, yang harus dibenahi saat ini adalah manajemen pengelolaan sampah. Banyaknya sampah plastik yang menumpuk di selokan dan jalanan bukan berarti 'kesalahan' sampah tersebut, tapi lebih ke perilaku masyarakat. Pemerintah, bisa mencontoh Jepang dalam mengelola sampah.
Zainal Abidin dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri ITB mengkritik kampanye anti plastik yang dilakukan beberapa pihak belum lama ini. Menurutnya, kampanye anti plastik di Indonesia sangat tidak tepat.
"Ini kita jalan pikir harus diubah, kita tak makan pakai daun pisang lagi," katanya dalam acara media gathering PT Chandra Asri Petrochemical di Anyer, Jumat (23/9).
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
Menurutnya, yang harus dibenahi saat ini adalah manajemen pengelolaan sampah. Banyaknya sampah plastik yang menumpuk di selokan dan jalanan bukan berarti 'kesalahan' sampah tersebut, tapi lebih ke perilaku masyarakat.
"Pengelolaan sampah plastik diubah dan ini akan memberi nilai lebih untuk masyarakat. Selain itu industri juga tetap hidup," katanya.
Pemerintah, menurutnya, bisa mencontoh Jepang dalam mengelola sampah. Negara tersebut menyediakan lima tempat sampah yang berbeda fungsinya. Sampah tersebut ada yang bisa didaur ulang dan menghasilkan pundi pundi Rupiah serta memang ada yang harus dihancurkan.
Selain itu, Jepang juga sangat tegas dalam mengatur masyarakat dalam membuang sampah. Jika membuang sampah di tempat yang salah, maka akan diproses oleh kepolisian setempat.
"Pengetahuan tentang sampah harus ditingkatkan seperti Jepang. Pemerintah bisa seperti ini dan sampah bisa dipilah mana bisa reuse, recycle atau recovery. Ini menghasilkan nilai tambah san industri bisa berkembang," katanya.
Dia menegaskan, sampah plastik sebenarnya bukan beban atau penyebab masalah, namun sebenarnya memberi keuntungan ekonomi tersendiri.
"Kampanye anti plastik itu salah paham, ini dikelola industri bisa berkembang."
Baca juga:
Sri Mulyani akui aturan cost recovery bikin investasi migas lemah
Mendag: Di laut lebih mudah lakukan penyelundupan
Pajak cukai mahal, banyak pengusaha timbun barang di negara tetangga
Cukai plastik, pemerintah dinilai hanya berburu di kebun binatang
Kebijakan B20 bikin ekspor kelapa sawit meningkat
Kurang dilirik investor, perusahaan migas bakal diberi insentif
Susi minta Garuda Indonesia buka perjalanan Maluku ke Australia