Aset Negara Rp10.467 T Cukup Untuk Lunasi Utang Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melaporkan total aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang telah direvaluasi periode 2018-2019 mencapai Rp10.467,53 triliun. Angka ini lebih tinggi dari posisi utang yang Kementerian Keuangan catat hingga akhir 30 April 2020 mencapai Rp5.172,48 triliun.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melaporkan total aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang telah direvaluasi periode 2018-2019 mencapai Rp10.467,53 triliun. Angka ini lebih tinggi dari posisi utang yang Kementerian Keuangan catat hingga akhir 30 April 2020 mencapai Rp5.172,48 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, menekankan total aset dimiliki pemerintah sebesar Rp10.467,53 triliun tidak bisa digunakan untuk membayar utang pemerintah. Sebab, pemerintah sudah memiliki sumber pembiayaan lain untuk menambal utang yang jumlahnya mencapai Rp5.000 triliun lebih.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa seni rupa penting? Seni rupa, sebagai salah satu cabang seni yang sangat beragam dan kaya akan ekspresi kreatif, telah memberikan sumbangan berharga dalam menggambarkan kompleksitas dunia visual.
"Kalau kita mau serahkan aset kita, jual aset bisa. Tapi kita tidak mau jual, serahkan aset ke orang lain. Jadi kita pakai metode lain, teknis lain," kata Isa dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (10/7).
Isa mengatakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tengah fokus menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuannya adalah untuk penerbitan sukuk yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan utang.
Menurutnya, dengan aset-aset negara tersebut, menjadi salah satu jaminan untuk pemerintah menerbitkan sukuk negara. Mengingat aset pemerintah sudah semakin banyak, otomatis potensi penerbitan sukuk pun juga semakin besar.
"Tapi kita tahu penerbitan sukuk ada aspek lain yakni pasarnya, akan mampu serap atau tidak. Apakah kemudian pricing bagus atau tidak. Kalau mau obral, ya dengan cara jual aset. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Yang kita lakukan model sekuriti aset," kata dia.
Pemanfaatan Aset Negara Melalui Kerja Sama
Di samping itu, pengembangan aset-aset pemerintah juga bisa dilakukan dengan skema Limited Concession Scheme (LCS). Di mana, skema ini merupakan pemberian konsesi dengan jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk mengoperasikan dan atau mengembangkan infrastruktur yang sudah tersedia.
"LCS itu juga salah satu bentuk, walaupun modelnya bukan sekuritisasi yang bisa dijualkan di pasar modal. Tapi itu salah satu cara stream, income stream dalam pemanfaatan ke depannya, bisa kita tarik ke depan. Kita dapat duitnya, pengelolaan aset diserahkan kepada orang itu. Bukan asetnya yang diserahkan, tapi pengelolaan dan hak pendapatan yang bisa didapat dari aset tersebut di masa datang," jelas dia.
"Tapi yang jelas, kita tidak akan jual aset kita untuk nutupi (utang) itu. Kita cari jalan untuk manfaatkan aset itu untuk bayar kebutuhan di masa datang dan itu bisa kita lakukan dengan beberapa mekanisme," sambung dia.
(mdk/bim)